jatimnow.com–Program Optimasi Lahan (Oplah) yang dilaksanakan di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, menuai keluhan dari sejumlah petani. Program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dinilai kurang tepat sasaran dan belum memberikan manfaat optimal bagi lahan pertanian.
Keluhan petani tersebut ditindaklanjuti Komisi B DPRD Jember dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (3/2/2026). Sidak dilakukan di Desa Tugusari, Tisnogambar, dan Desa Banjarsari.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan kondisi riil di lapangan sesuai laporan masyarakat.
“Kami meninjau langsung lokasi Oplah yang dikeluhkan petani. Dari hasil pantauan di tiga desa, program Oplah ini memang bersumber dari APBN,” ujarnya.
Di Desa Tugusari, Oplah direncanakan sebagai penampungan air untuk mengairi lahan pertanian seluas sekitar 19 hektare. Namun, hasil di lapangan dinilai belum sesuai harapan.
“Debit air di lokasi memang cukup tinggi, tetapi kapasitas penampungan Oplah terlalu kecil. Sehingga belum mampu mengairi lahan pertanian seluas 19 hektare seperti yang direncanakan,” jelasnya.
Sementara di Desa Tisnogambar, pembangunan fisik Oplah telah rampung, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Masalahnya pada sarana pendukung. Alat penyedot air belum tersedia, sehingga aliran air ke lahan pertanian belum bisa dilakukan,” tambahnya.
Baca juga:
SDN Pecoro 02 Jember Disegel Ahli Waris, Pemkab Pastikan Siswa Tetap Sekolah
Atas kondisi tersebut, para petani meminta agar difasilitasi pertemuan dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember guna membahas perencanaan program.
“Masyarakat mempertanyakan alasan penentuan lokasi Oplah, meminta keterbukaan informasi terkait rencana anggaran biaya, serta kejelasan manfaat dan efektivitas program terhadap optimalisasi lahan pertanian,” tegas Candra.
Keluhan serupa disampaikan Hariyanto, petani asal Desa Banjarsari. Ia menilai program Oplah perlu dievaluasi karena pembangunan tandon air dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan petani setempat.
“Di desa kami, nilai sarana dan prasarana Oplah yang terpasang hanya sekitar Rp10 juta, sementara anggarannya mencapai Rp91 juta,” ungkapnya.
Baca juga:
Kejahatan Online Meningkat, Indosat Hadirkan IM3 SATSPAM+
Menurutnya, sebagian besar lahan pertanian di wilayah tersebut merupakan lahan tadah hujan, sehingga keberadaan tandon air tanpa sumber air permanen dinilai tidak efektif.
“Kami khawatir saat musim kemarau, tandon air itu tidak berfungsi sama sekali karena tidak ada sumber airnya,” imbuh Hariyanto.
Petani mendesak DPRD Kabupaten Jember untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Oplah agar tujuan optimalisasi lahan pertanian benar-benar dapat dirasakan oleh petani.
URL : https://jatimnow.com/baca-82151-program-oplah-di-jember-dikeluhkan-petani-dprd-gelar-sidak
