Pixel Codejatimnow.com

Anas Minta Badan Permusyawaratan Desa Cakap Tentukan Skala Prioritas

Editor : Arif Ardianto  Reporter : Hafiluddin Ahmad
Bupati Anas saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi dan Fungsi BPD di Banyuwangi, Rabu (31/10/2018).
Bupati Anas saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi dan Fungsi BPD di Banyuwangi, Rabu (31/10/2018).

jatimnow.com – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadikan desa sebagai kunci utama pembangunan suatu daerah.

Untuk itu, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu meningkatkan kapasitasnya. Salah satunya adalah kemampuan untuk menetapkan skala prioritas pembangunan.

Hal itu diungkapkan Bupati Anas saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi dan Fungsi BPD di Banyuwangi, Rabu (31/10/2018). Bimtek ini diikuti 282 peserta yang terdiri dari ketua dan sekretaris BPD se-Banyuwangi.

Menurut Anas, BPD adalah bagian penting dalam pemerintahan desa. BPD berfungsi sebagai kanal penyaluran aspirasi warga desa.

Dari ratusan aspirasi yang masuk, BPD harus bisa memberikan pertimbangan kepada kepala desa mana yang harus didahulukan dibangun menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

“Jadi leader harus punya skala prioritas. Harus berani mengambil keputusan prioritas dan mampu menciptakan inovasi. Ini yang saya lakukan sebagai Bupati, dan ini ingin saya tularkan kepada Bapak-Ibu sebagai perwakilan masyarakat desa. Saat Bapak-Ibu mendengar beragam aspirasi dari bawah, tampung dan segera tentukan skala prioritasnya,” ujar Anas.

Anas juga berharap agar BPD meningkatkan fungsi pengawasan, terutama masalah prioritas pemanfaatan dana desa. Menurut Anas, dana desa yang digulirkan pemerintah tidak sedikit, BPD harus sinergi dengan pemerintah desa untuk prioritas penggunaannya dalam membangun desa.

Baca juga:
ASN Pemprov Jatim Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Tak hanya itu, saya juga meminta BPD juga saya minta ikut mengawasi kinerja ASN. Jika melihat ada penyelewengan, segeralah melapor kepada kami. Saya ingin masyarakat terlayani dengan baik, jangan sampai pungutan liar, izin yang dipersulit, dan sejenisnya. Laporkan kami bila terjadi,” kata Anas.

Dalam kesempatan itu, Anas meminta BPD turut mengawal dan mensukseskan program pengentasan kemiskinan yang telah digagas Pemkab. Seperti Rantang Kasih, pemberian makanan bernutrisi kepada warga miskin sebatangkara.

Selain itu, Program Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), serta program Bedah Rumah yang membantu warga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

“Khusus untuk warga miskin, saya mewanti-wanti jangan sampai penanganannya telat. Saya imbau agar masyarakat, termasuk anggota BPD lebih peka melihat tetangga di lingkungan sekitar. Jika ada yang butuh pertolongan, segeralah melapor agar segera bisa ditangani,” kata Anas.

Baca juga:
Diserahkan Mendagri, Banyuwangi Raih Peringkat Pertama Kinerja Pemkab Se-Indonesia

Bimtek tersebut dilaksanakan selama dua hari, Rabu – Kamis (31 Oktober – 1 November) di Hall Mirah Hotel.

Selain Bupati Anas, bimtek ini menghadirkakan sejumlah nara sumber, yakni Kepala Seksi Pendampingan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim Imam Chotib, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jatim Edy Kuncahyo, dan perwakilan komisi I DPRD Banyuwangi, Vicky Septalinda.

Di Banyuwangi sendiri, ada 1.700 anggota BPD dari 189 desa. Mereka secara bergantian akan mengikuti bimtek yang dijadwalkan secara bergelombang pada tahun 2018 dan 2019 mendatang.