jatimnow.com - Pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul I’lmi Asy-Syar’ie Rembang, KH Imam Baihaqi, menyayangkan keputusan pimpinan sidang Muktamar NU ke-35 yang kembali memberlakukan Peraturan Perkumpulan (Perkum) mengenai masa “iddah politik” bagi calon Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.
Menurut KH Imam Baihaqi, keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena Perkum yang mengatur masa “iddah politik” diketahui telah dicabut sehari sebelumnya dalam sidang pleno Komisi Organisasi Muktamar NU.
Dengan dicabutnya aturan tersebut, ia menilai semestinya seluruh kader Nahdlatul Ulama memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri, termasuk kader yang belum genap satu tahun meninggalkan jabatan politik.
“Ini ada gerakan yang mencederai demokrasi di Nahdlatul Ulama. Menurut saya, ini harus ditolak, harus dianulir, dan dievaluasi kembali oleh para kiai sepuh,” ujar KH Imam Baihaqi dalam serial talkshow “Mimbar Muktamar NU”bertajuk “Saat Muktamirin Dipermainkan”, yang digelar Suluh Nahdliyin di Pondok Pesantren Al Maliki 2 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Minggu (30/8/2026).
Ia berharap mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi kembali persoalan tersebut secara jernih dan proporsional. “Saya berharap betul nanti melalui AHWA ini benar-benar dievaluasi ulang. Beliau-beliau mesti berpikir lebih jernih,” katanya.
KH Imam Baihaqi menegaskan bahwa figur-figur yang muncul sebagai calon Ketua Umum PBNU merupakan kader terbaik yang memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Karena itu, menurutnya, jangan sampai proses pencalonan mereka terganjal oleh aturan yang dinilai tidak lagi relevan.
Baca juga:
Aturan Iddah Politik Dinilai Sengaja untuk Jegal Gus Yusuf Chudlori
“Tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon-calon hari ini itu sudah menjadi kader terbaik. Jangan sampai terganjal hanya masalah hal yang tidak krusial sama sekali dan tidak ada di AD/ART lagi,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan keberadaan Perkum yang menurutnya justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam proses pergantian kepemimpinan organisasi.
“Dasar kita dari dulu itu AD dan ART. Kenapa ada Perkum-Perkum yang menciptakan kegaduhan seperti ini?” ujarnya.
Baca juga:
Muktamar NU 2026 Masuk Babak Krusial, Tiga Tokoh Soroti Polemik AHWA dan Voting
Menurut KH Imam Baihaqi, persoalan tersebut kini telah menjadi kegelisahan sebagian warga Nahdliyin. Karena itu, ia menilai protes yang muncul, baik dari dalam maupun luar arena Muktamar, merupakan hal yang wajar.
“Ini betul-betul kegelisahan kita dan keprihatinan kita. Sehingga sangat wajar apabila ada protes warga Nahdliyin, maupun di dalam maupun di luar arena, bahwa ini harusnya memang dihilangkan,” pungkasnya.
