jatimnow.com - Wakil Ketua Kadin Jawa Timur Bidang Migas, Tri Prakoso, menilai rendahnya literasi menjadi salah satu persoalan yang membuat kemampuan generasi muda membaca persoalan ekonomi, geostrategi, dan geopolitik masih lemah.
Menurutnya, kemampuan membaca buku dan memahami gagasan menjadi modal penting bagi seseorang untuk menganalisis arah pemikiran tokoh politik maupun kebijakan sebuah negara.
“Literasi yang rendah ini dampaknya jelas, kemampuan kita dalam menganalisis menjadi rendah,” katanya saat menjadi narasumber dalam Sekolah Kader Vol. 2 yang digelar DPC GMNI Surabaya Raya di Surabaya, Senin (7/9/2026).
Kegiatan itu mengangkat tema “Sinergi Politik, Teknokrasi, dan Kewirausahaan dalam Mendorong Inovasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.”
Sosok yang akrab disapa Pras di lingkungan GMNI itu menuturkan, kemampuan analisis tidak hanya dibutuhkan untuk memahami persoalan domestik, tetapi juga perkembangan global. Tanpa kebiasaan membaca, seseorang akan kesulitan memahami dasar pemikiran pemimpin dan arah kebijakan yang mereka ambil.
“Analisis segala sesuatu, baik di ekonomi, geostrategi maupun geopolitik, karena kita tidak pernah baca buku. Jadi kita menganalisisnya sangat lemah atas semua fenomena,” ujarnya.
Ia mencontohkan pemahaman terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat, Presiden China Xi Jinping, hingga Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, pemikiran seseorang yang memiliki kebiasaan membaca justru lebih mudah dipetakan jika pembacanya memiliki referensi yang memadai.
“Presiden Prabowo suka baca buku. Itu sebenarnya lebih gampang untuk menganalisis,” ucapnya.
Dorong Kewirausahaan yang Berbasis Pengetahuan
Selain literasi, Pras mendorong peserta Sekolah Kader GMNI memperkuat kapasitas kewirausahaan. Menurut dia, kemampuan menjadi entrepreneur perlu dibarengi pemahaman mengenai manajemen, pemasaran, investasi, hingga dinamika ekonomi.
Kadin Jawa Timur, kata Pras, tengah membuka sejumlah ruang pelatihan yang dapat dimanfaatkan anak muda untuk memperluas pengetahuan.
Salah satunya melalui kerja sama Kadin dengan Bursa Efek Indonesia (IDX) dalam pelatihan investasi saham. Peserta akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan berbagai jenis instrumen dan pengetahuan dasar investasi.
Baca juga:
Konferda GMNI Jatim Gagal, Sidang Ricuh hingga Ada Dugaan Penganiayaan
“Makanya kita latih dulu jenis-jenisnya,” kata dia.
Tri Prakoso juga menyebut adanya pelatihan gratis yang dapat dimanfaatkan peserta untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajemen.
Ia berharap penguatan kapasitas tersebut membuat generasi muda tidak hanya mampu membangun usaha, tetapi juga memiliki perspektif lebih luas dalam membaca perubahan ekonomi dan politik global.
“Untuk penambahan wawasan, untuk penguatan pengetahuannya, agar kita bisa membaca situasi geostrategis, geopolitik yang terjadi,” tuturnya.
Peserta Soroti Risiko Kapitalisme
Materi Tri Prakoso kemudian memantik sejumlah pertanyaan dari peserta. Salah satunya disampaikan Yosua. Ia mempertanyakan posisi perjuangan Marhaenisme ketika kelompok yang semula diperjuangkan berhasil meningkatkan kondisi ekonominya dan kemudian menjadi pemilik modal.
Baca juga:
Era Digital, Anom Surahno: Pemimpin Harus Adaptif dan Objektif
Yosua mempertanyakan apakah perjuangan Marhaenisme cukup diarahkan pada mobilitas ekonomi individu atau harus berlanjut pada perubahan struktur sosial-ekonomi untuk menghilangkan penindasan.
Pertanyaan lain datang dari Putra Unesa. Ia menyoroti hubungan antara entrepreneurship dan prinsip keberpihakan kepada rakyat kecil.
Menurut dia, kewirausahaan dapat menjadi sarana membangun kemandirian ekonomi, tetapi juga berpotensi mereproduksi kapitalisme dan eksploitasi tenaga kerja jika tidak disertai prinsip keadilan.
“Bagaimana kita bisa membedakan entrepreneurship yang benar-benar membangun kemandirian ekonomi rakyat, dengan entrepreneurship yang justru mereproduksi pola kapitalisme dan eksploitasi tenaga kerja?” tanyanya.
Peserta lain turut mempertanyakan efektivitas program pemerintah, adaptasi kebijakan terhadap perkembangan teknologi, serta mekanisme agar kebijakan publik tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk pelaku UMKM.
Rangkaian pertanyaan itu menunjukkan bahwa pembahasan kewirausahaan dalam forum kaderisasi tidak berhenti pada penciptaan usaha. Peserta juga mengaitkannya dengan keadilan ekonomi, kebijakan publik, perubahan teknologi, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.
