Pixel Codejatimnow.com

Nasdem Jatim Ajak Kader untuk Berkampaye Bijak dan Anti Hoax

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur saat bersilaturahmi dengan jurnalis di Tulungagung.
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur saat bersilaturahmi dengan jurnalis di Tulungagung.

jatimnow.com - DPW Partai Nasdem Jawa Timur mengajak seluruh kader serta simpatisan untuk berkampanye dengan bijak. Penggunaan kalimat kasar serta berita hoax dan menyudutkan pihak lain sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan.

Pemilu 2019 mendatang juga diprediksi sebagai pemilu terpanas. Berbagai bahasa kasar yang kurang pantas untuk diucapkan sudah banyak beredar, terutama melalui media sosial.

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Sri Sajekti Sudjunadi dalam silaturahminya dengan sejumlah jurnalis di Tulungagung menuturkan, selama ini pihaknya selalu menganjurkan kepada seluruh caleg, kader dan simpatisan partai untuk bersaing dalam harmoni.

Hal ini perlu dilakukan guna membangun Indonesia lebih baik lagi. "Jangan sampai usai pemilu kita saling dendam, kemudian timbul perpecahan, ini sangat tidak baik," ujarnya, Jumat (16/11/2019).

Penggunaan tag line bersaing dalam harmoni ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Namun anjuran ini diingatkan kembali karena suhu politik tahun 2019 sudah mulai memanas.

Sejumlah politisi sudah mulai menggunakan kalimat kasar untuk menyerang lawannya. Penyebaran berita hoax melalui media sosial juga semakin masif. Kondisi ini dinilai tidak baik untuk demokrasi Indonesia.

"Simpati publik ke Parpol berada di titik nadir, lebih baik tidak memperkeruh suasana," imbuhnya.

Partai Nasdem juga mengajak kepada pemilih milineal, untuk berperan aktif dalam pemilu tahun depan. Mereka diharapkan tidak terjebak dengan opini yang menyudutkan salah satu pihak, serta bisa memilah informasi yang tepat. Selain itu mereka juga diharapkan tidak anti terhadap politik.

"Mereka kita posisikan sebagai subyek, bukan hanya sekedar objek saja," pungkasnya.

Baca juga:
Kunci Kemenangan dan Prioritas Lita Machfud Usai Terpilih jadi Anggota DPR RI