Politik dan Pemerintahan Lamongan

21 Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disetujui dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.

Penghargaan ini adalah dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penerapan iklim pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Sebanyak 71 guru honorer yang tergabung dalam FHSNK Lamongan mendatangi gedung DPRD setempat untuk meminta kejalasan status dan nasib.

Anggota Komisi D DPRD Lamongan, Moch. Dachlan menyampikan pemanfaatan program HCS sangat pentiing bagi masyarakat.

"Aspirasi masyarakat pada Lapor Pak Yes harus bisa direspon dengan baik, agar dapat meningkatkan kepercayaan publik," kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

DKPP Lamongan mendorong petani menggunakan pupuk cair seiring pembatasan pupuk bersubsidi yang diatur dalam Permentan 10/2022.

"Tahun ini targetnya Rp2 triliun dengan sementara hingga bulan Oktober nilainya Rp1,3 triliun," kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Pak Yes).

Bawaslu Lamongan mengukuhkan 81 anggota Panwascam untuk meningkatkan kredibilitas pemilu serentak dan meningkatkan partisipasi warga.