ASN

Pemerintah juga akan mengatur berapa kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di semua provinsi, kabupaten dan kota.

Tujuannya, agar para kepala desa bisa menghindari kesalahan. Baik secara administrasi pengelolaan keuangan desa maupun bertanggungjawab secara fisik.

Menurut mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono bahwa gaji ke 13 itu seharusnya telah dicairkan sejak bulan Juli lalu.

Ia berpesan, para ASN untuk mengevaluasi kinerja demi peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Bupati Anas menilai tugas pengentasan kemiskinan ini bukan hanya kerjanya Dinas Sosial, bagian kesejahteraan masyarakat, atau desa dan kecamatan saja.

Per 31 Juli 2018, BKN telah memblokir data kepegawaian 307 ASN pelaku korupsi dengan status incracht atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

"Dari sanalah korban akhirnya mentransfer uang secara bertahap kepada kedua pelaku. Total, Rp 98.321.250,-," sebut Kapolsek Tambaksari, Kompol Prayitno.

Meski tergolong baru diangkat menjadi ASN, pada 2019 nanti mereka sudah bisa langsung mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).