DPRD Jatim

Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDIP, Jordan Batara Goa menjelaskan, sistem zonasi tidak sesuai dengan kondisi eksisting SMA di Kota Surabaya.

Menurut Banggar, ada dua BUMD yang menjadi sorotan, yakni PT JGU dan PT Jamkrida Jatim.

"Saya sebagai DPRD justru malu, keduluan Polri. Bagaimana, Polri betul-betul ingin membina dan menggerakkan ekonomi kerakyatan yang disinergikan dengan wisata religi. Menurut saya ini out of the box, sangat brilian."

"Kalau misal punya dua anak, anak pertama wisuda SMP dan anak kedua wisuda SD, tentu itu memberatkan," kata Deni.

"Sudah seharusnya kita bisa membantu keluarga mereka, anak mereka terutama terkait masalah pendidikan. Jangan sampai keluarga dari PMI ini karena masih menunggu kiriman yang belum ada, nasib keluarganya menambah beban lagi," katanya.

Bantuan pemerintah terputus sebab foto rumah yang tidak sesuai.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim kembali dikocok. Sejumlah nama dirotasi dari kursi komisi masing-masing.

Diterimanya LKPJ gubernur ini merupakan upaya melakukan percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan Jawa Timur ke depan.