Pemkot Surabaya

Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) mewarning Pemkot Surabaya agar tidak mempolitisir dana kelurahan.

Dana kelurahan yang nilainya Rp 63 Miliar diminta untuk dibatalkan karena penyusunannya dinilai menyalahi Perwali Surabaya Nomor 68 Tahun 2019.

Dana kelurahan sebesar Rp 63 miliar itu dianggarkan di tahun 2020. Kebetulan tahun ini bertepatan dengan tahun Pilwali Surabaya

"Lanjutannya itu kan evaluasi. Dari evaluasi itu, (pentas seni) tidak dilanjutkan," kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol, Johnny Eddison Isir.

Salah seorang wartawan yang ngepos di Pemkot Surabaya dikabarkan terpilih menjadi ketua badan pengawas (Bawas) PD Pasar Surya.

Selain menabrak Undang-undang tentang ASN, Eri secara etika dinilai tidak memiliki jiwa ksatria. Dia dalam posisi abu-abu, antara sebagai ASN dan politisi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Surabaya diingatkan untuk tidak berpihak kepada calon tertentu pada pilwali. Jika tidak, akan melanggar UU ASN/2014.

Eri Cahyadi dipastikan telah mundur dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.