Pengadilan Tipikor

Banding ditempuh karena putusan hakim dinilai sangat rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Selain vonis, hakim juga mewajibkan terdakwa membayar kerugian negara Rp 158 juta.

Hal itu disampaikan Ari Hanz, Kuasa Hukum Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hakim.

Ajudan Bupati Nganjuk, M Izza Muhtadin didaulat menjadi saksi mahkota di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sidang dugaan kasus suap Bupati Nganjuk nonaktif, Novi Rahman Hidayat dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kembali digelar di PN Tipikor Surabaya.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana itu, ketiga terdakwa diputus dengan berkas terpisah.

"Eddy didakwa dengan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," jelas Ali Fikri.

Munif berharap agar penegak hukum tak hanya berhenti pada ia dan terdakwa lainnya, tapi juga memroses pelaku utama pemotongan BOP di Kota Pasuruan.