Pilkada Tulungagung 2024

"Surat dari BKN sudah kami terima. Intinya BKN meminta supaya yang bersangkutan diberi sanksi," ujar Suyanto.

"Kami melakukan penelusuran secara maraton sejak minggu lalu. Namun para sanksi tidak memenuhi panggilan klarifikasi," ujar Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Tulungagung, Nurul Muhtadin.

"Pada tanggal 17 November 2024, kami melakukan rapat pleno dan memutuskan sebagai temuan pelanggaran pidana Pilkada," ujar Nurul.

Bawaslu Tulungagung telah melakukan klarifikasi terhadap dua orang, yakni Kades dan suaminya.

Target selesai pada 17 November.

"Kita mengantisipasi agar tidak ada kejadian lagi," ujar Tri Hariadi.

Mereka hanya menjawab secara global saja. Kondisi ini menyebabkan tidak muncul gagasan baru yang diusung oleh Paslon tersebut.

Menurut Erma, hanya program paslon Mardinoto lebih konkret dan tidak asal dabrus atau mengumbar janji semata kepada masyarakat Tulungagung.