Politik dan Pemerintahan Tulungagung

Pelantikan ini mundur dua hari dari jadwal sebelumnya.

Pada Pilkada 2018 lalu, terdapat 10 ASN dan 1 Kepala Desa yang melanggar netralitas. Mereka menunjukkan dukungan terhadap salah satu paslon melalui media sosial.

Pihaknya telah melakukan pemetaan lokasi rawan, termasuk lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk kategori rawan di Kabupaten Tulungagung.

Dengan IKP ini, Bawaslu berharap bisa menjadi acuan untuk meningkatkan fokus pengawasan.

Hingga kini Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung masih bertanya-tanya tentang alasan pengunduran diri Airlangga Hartarto ini.

"Pastinya akan ada evaluasi dan perubahan terhadap rekomendasi, karena rekomendasi kan sudah berpasangan," ucap Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung, Ahmad Baharudin.

Dibandingkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu lalu, terdapat tambahan sekitar 10 ribu pemilih dalam DPS ini.

"Dasarnya Peraturan Bupati Tulungagung nomor 13 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Tulungagung," ujar Sudarmaji.