jatimnow.com - Proyek pembangunan Apartment Trans Icon di Jalan Ahmad Yani, Surabaya disoal warga. Padahal sudah 8 bulan, proyek di bekas tempat perbelanjaan dan pabrik minyak berjalan.
Mendadak warga RT 02, Kelurahan Gayungan, unjuk rasa karena terganggu dampak proyek dan mengaku tidak pernah mendapatkan kompensasi.
Adalah Didik Wasito Utomo (45), yang diminta menjadi Ketua Tim Warga RT 02.
"Selama ini kami mengetahui adanya proyek Trans Icon di sini. Dampak lingkungan yang kita rasakan," kata Didik, Sabtu (16/3/2019).
Kurun waktu 8 bulan, kata Didik, warga telah berupaya mencari tahu soal perizinan proyek yang dinilai telah menciptakan polusi suara dan udara tersebut.
"Di perjalanan itu kita juga menanyakan sejauh apa proyek itu berlangsung, tanpa ada silaturahmi (kontraktor/Trans Icon) ke kami yang notabenenya dekat," katanya.
"Warga kan selalu lewat, melewati bangunan apakah tidak ada perlindungan berupa asuransi apabila ada kecelakaan di lingkungan kami, belum ada musyawarah dengan kami," ujarnya.
Namun ia mengakui jika selama ini mencoba koordinasi dengan seseorang yang bersedia menjembatani bernama Mujib, namun tidak ada membuahkan hasil.
Baca juga:
Komisi C Minta Proyek Trans Icon di Surabaya Dihentikan dan Urus Izin
Ia menambahkan saat itu sudah ada kesepakatan dengan ketentuan pertemuan terakhir jika setiap warga akan mendapatkan kompensasi berupa asuransi sebanyak Rp 20 Juta.
Bahkan, ada juga sebanyak 6 KTP yang telah dicoret lantaran tidak memenuhi persyaratan. Saat itu, datang seseorang dari bagian verifikasi bernama Tri Suyitno.
"Kita juga sepakat dengan Pak Tri, ada sudah 6 KTP yang sudah dicoret saat itu. November ketemu lagi pertemuan terakhir dengan penyampaian nominal Rp 20 Juta setelah itu nggak ada tanggapan lagi," tegasnya.
Karena tidak ada perkembangan dan surat kedua sudah dilayangkan juga tidak ada jawaban, maka warga melakukan unjuk rasa untuk bisa mendapatkan perhatian dari pihak proyek.
Baca juga:
Batal Selasa, DPRD Surabaya Panggil Trans Icon Jumat
"Setiap minggu saya komunikasi update perkembangannya. Kemudian kita rapat mengajukan surat kedua. Surat kedua kita layangkan di Februari sampai saat ini belum ada tanggapan. Komunikasi sama Pak Mujib juga nggak bisa," ungkap Didik.
