jatimnow.com - Orangtua bocah SD di Kediri yang menghabiskan hampir 12 juta rupiah untuk game online berupaya untuk meminta keringanan pembayaran serta pembatalan pembelian.
Ririn Ike Wulandari (37), warga kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri terus berusaha untuk membatalkan pembayaran game online yang menyebabkan tagihan pulsa kartu pasca bayarnya membengkak.
Ibu rumah tangga ini kaget karena tagihan pulsa kartu pasca bayar milik suaminya menembus hingga Rp 11.994.000. Tagihan ini diperuntukan pembelian tiga game online oleh anaknya yang masih duduk di bangku SD.
Saat dikonfirmasi Ririn mengaku sudah mendapat keringanan dari pihak provider untuk membayar tagihan tersebut.
Provider memberikan opsi pencicilan, dengan syarat harus melunasi pembayaran minimal setengahnya. Meskipun begitu Ririn tetap berusaha mendapatkan pengurangan biaya lagi dengan cara membatalkan pembelian tersebut.
Baca juga: Lolos Pengawasan, Bocah SD ini Habiskan Rp 12 Juta untuk Game Online
Baca juga:
Predator Seksual Incar Korban via Game Online, Anak-anak Rentan Terjebak
"Sesuai peraturan kita punya waktu hingga 90 hari untuk membatalkan dan melakukan proses refund," ujarnya, Selasa (16/04/2019).
Dari berbagai masukan yang diterimanya, Ririn mencoba menghubungi pihak pengembang game online tersebut melalui saluran kontak pengembang. Ririn kemudian berupaya membatalkan pembelian tersebut melalui history transaksi yang ada. Hasilnya Ririn berhasil membatalkan transaksi sebesar Rp 1.197.000.
"Ini masih terus proses dan menunggu refund dari pihak pengembang," tuturnya.
Baca juga:
5 Rekomendasi Game Pengasah Otak, Seru dan Bikin Makin Cerdas
Terdapat tiga jenis game online yang dibeli anaknya tersebut yakni Free Fire, Minecraft dan Mobile Legend.
Proses pembatalan pembelian ini tidak semudah yang dibayangkan. Ririn harus bisa menunjukkan bukti transaksi yang dilampirkan melalui email. Nantinya pihak pengembang akan memberikan balasan email tersebut apakah bisa dibatalkan atau tidak.
"Saya masih punya batas waktu hingga tanggal 20 April ini untuk mengurusnya," pungkasnya.
