Sensus Penduduk Online di Jatim Digelar Mulai Februari 2020

Editor: Narendra Bakrie / Reporter: Jajeli Rois

Talk show 'Menuju Indonesia Maju dengan SDM dan Data Berkualitas' di UWK Surabaya

jatimnow.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur akan menggelar sensus penduduk mandiri online, mulai Februari 2020. Dengan sensus online, masyarakat diharapkan bisa mengisi data secara mandiri tanpa harus didatangi petugas sensus.

"Kami ingin mensosialisasikan rencana sensus penduduk pada tahun 2020. Tahun depan kami akan mencatat semua orang yang ada di Jawa Timur, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing di Indonesia akan kita catat semua. Baik ber-KTP atau tidak ber-KTP kita catat. Wong (orang) negara asing saja kita catat, apalagi warga negara kita sendiri, meskipun dia belum punya KTP," papar Kepala BPS Jawa Timur, Teguh Pramono usai menjadi pembicara di acara talk show 'Menuju Indonesia Maju dengan SDM dan Data Berkualitas' di Bangsal Poncowaliko Kampus Universitas Wijaya Kusuma  (UWK), Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Rabu (25/9/2019).

Ia menambahkan, tahun 2020 menjadi penting karena masyarakat berpartisipasi aktif langsung mengisi sendiri sensus itu secara online.

"Jadi, di bulan Februari sampai Maret 2020 itu, kita merencanakan sensus mandiri. Masyarakat bisa mengakses ke sensus.bps.go.id, begitu kita akses, masukan NIK kemudian, akan diberi proteksi password. Dengan password, akan dapat mengisi informasi rumah tangga dan mana saja yang bisa diperbaiki," jelasnya.

Misalnya, ada anggota rumah tangganya sudah pindah karena sudah mendapatkan pekerjaan di kota lain. Ada penambahan anggota keluarga. Dan bisa mengupdate informasi terbaru di keluarganya.

"Harapan kami, masyarakat punya peran besar terhadap data yang berkualitas terhadap pemenuhan informasi yang sebetulnya. Nanti informasi akan digunakan oleh pemerintah, akan digunakan oleh dunia usaha, akan digunakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan untuk memajukan masyarakat itu sendiri," tutur Teguh.

Talk show tentang Sensus Penduduk di UWK SurabayaTalk show tentang Sensus Penduduk di UWK Surabaya

Teguh mengakui, ada beberapa rintangan yang akan dihadapi dalam program sensus mandiri online. Seperti masyarakat yang belum familiar terhadap teknologi informasi maupun sinyal.

"Kalau masyarakat berpartisipasi aktif informasinya melalui sensus mandiri online itu, datanya akan lebih bagus. Tapi kita juga sadar bahwa untuk sensus mandiri banyak tempat sinyalnya nggak bagus. Banyak orang mungkin nggak akrab dengan internet. Jadi kita nggak menargetkan semua orang mengisi sensus mandiri secara online," ujarnya.

"Makanya kami menyiapkan petugas, orang yang sudah melakukan sensus mandiri kita punya catatanya, ada alamatnya, sehingga petugas kami turun ke lapangan itu memang hanya menyasar keluarga yang belum mengisi sensus mandiri. Ini menjadi penting di sosialisaikan kepada masyarakat," ulasnya.

Kejujuran dalam pengisian biodata atau informasi melalui sensus mandiri online juga dikhawatirkan BPS.

"Ya memang itu menjadi kekhawatiran kami. Ini kira-kira orang mengisi sendiri sesuai sebenarnya atau tidak. Makanya mendekati hari sensusnya, proses sosialisasi semakin gencar pada masyarakat bahwa akan ada sensus. Berikan info sebenarnya. Pentingnya data yang apa adanya di rumah tangga itu," sambung Teguh.

"Kedua, data kependudukan seperti ini, kami sudah agak punya pengalaman, dalam pengertian ketika ada keselahan dalam pengisian input data. Misalnya, ada anak di rumah itu usianya 10 tahun. Loh kok sekolahnya tamatan SD. Kalau tamatan SD kan bisa lebih dari 12 tahun. Ini yang salah mananya, apakah salah umurnya atau kesalahannya dimana, itu ada sistem kita untuk mengecek dimana terjadi kesalahan. Dan kemungkinan kita datangi lagi rumah tangga yang datanya masih tidak konsisten satu dengan yang lain. Kalau ada terjadi kesalahan, maka ada cara untuk memperbaikinya," paparnya.

Selain melakukan sensus mandiri online, BPS juga akan melakukan sensus kanvas atau mendatangi dari rumah ke rumah bagi masyarakat yang belum melakukan pengisian data secara online.

"Jadi ada dua tahap. Pertama tahap online, datanya akan direcord siapa yang belum akan kita datangi dengan wawancara," ucapnya.

"Sensus mandiri online akan kita mulai 15 Februari sampai 15 Maret 2020 atau satu bulan. Kemudian, setelah satu bulan selesai datanya akan diupdate siapa yang sudah, siapa yang belum. Proses waktu Maret, April, Mei. Pada Juni dibawa lagi ke lapangan untuk diverifikasi ke ketua RT. Apakah ini cocok data warganya. Kira-kira wes kabeh gorong (apa sudah semua), kemudian dicek lagi. Juli mulai kanvasing lagi," terangnya.

Pada sensus mandiri online, sementara ini baru 15 pertanyaan yang akan diajukan. Selain pertanyaan seperti yang tertera di KTP, juga ada pertanyaan tentang pendidikan, pekerjaan, domisisli, apakah tempat tinggal sekarang dengan KTP sama atau tidak.

"Pertanyaan lebih rinci tentang perpindahan, kelahiran kematian, pada tahun 2021 ada lanjutan lagi dengan pertanyaan lebih banyak," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya Prof Dr Ismanto Hadi Santoso mengatakan, sekarang ini eranya teknologi informasi.

"Jadi sensus mandiri online pada dasarnya baik, tapi ada beberapa kelemahan yang mungkin dihadapi BPS. Pertama, belum semua masyarakatnya familiar dengan IT. Beberapa daerah jaringannya masih ada hambatan atau jaringan internet di suatu wilayah tertentu masih lemah," tutur Prof Dr Ismanto.

"Saya juga ada kekhawatiran dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jangan sampai terjadi pencatatan ganda. Pencatatan ganda itu bisa terjadi kalau nggak dilakukan kroscek nomor NIK," tambahnya.

Menurutnya, akan jauh lebih baik jika sensus BPS berkerjasama atau berkoordinasi dengan departemen kependudukan.

"Kalau kita ngomong NIK, di kementerian dalam negeri itu sudah terecord dan sangat valid," katanya.

Prof Ismanto mengatakan, dasar untuk sensus adalah e-KTP. Ke depan, jika semua penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP, maka tidak perlu lagi sensus dengan mendatangi rumah ke rumah. Karena e-KTP bisa digunakan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

"Memang setiap perubahan akan terjadi pro dan kontra itu sudah biasa. Itu sudah tuntutan di era sekarang ini," tandas Prof Dr Ismanto.

Loading...

jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow4@gmail.com

Newsletter