BPS Mengaku Kesulitan Mendata Penghuni Apartemen

Editor: Narendra Bakrie / Reporter: Jajeli Rois

Talk show 'Menuju Indonesia Maju dengan SDM dan Data Berkualitas' di Bangsal Poncowaliko, Kampus UWK Surabaya

jatimnow.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui banyak petugas sensus yang mengalami kesulitan ketika mendata warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di apartemen maupun perumahan elit.

"Memang di apartemen itu aksesnya susahnya setengah mati. Kayaknya ada pemilik apartemen, pemilik gedung, ada pengelola, ada penyewa, jadi ada beberapa lapis," ujar Kepala BPS Jawa Timur, Teguh Pramono usai menjadi pembicara di acara talk show 'Menuju Indonesia Maju dengan SDM dan Data Berkualitas' di Bangsal Poncowaliko kampus Universitas WIjaya Kusuma (UWK), Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Rabu (25/9/2019).

"Kadang-kadang kita mendekati ini susahnya setengah mati. Satpamnya biasanya digilir dalam tempo yang cepat. Belum sempat mengenal warganya sudah berjaga di tempat lain. Memang cara masuk ke sana sangat tertutup," tambahnya.

Teguh menerangkan, upaya yang dilakukan terhadap sensus warga yang tinggal di apartemen atau perumahan elit, caranya yaitu dengan mengikuti sensus online.

"Nah, sensus online salah satu cara supaya orang susah tersentuh oleh petugas ini dapat mengisi sendiri saja dari web sensus yang ada itu," ujarnya.

Sensus mandiri online yang digelar BPS akan dimulai pada 15 Februari hingga 15 Maret 2020. Teguh mengatakan, pihaknya tidak berani menargetkan 100 persen warga mengikuti sensus mandiri online.

Karena itu, BPS akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, yang di wilayahnya terdapat hunian apartemen atau perumahan mewah yang sulit untuk disensus.

"Tetap memerlukan campur tangan atau intervensi dari pemerintah daerah. Kami akan berkoordinasi, mohon bantuan daerah supaya kami bisa menyampaikan bahwa ada sensus," tuturnya.

Ia juga berharap para penghuni apartemen atau masyarakat yang tinggal di perumaha elit untuk dapat bekerjasama dan kooperatif terhadap petugas sensus.

"Kalau (penghuni apartemen atau perumahan elit) nggak mau diganggu dengan kedatangan kami, bisa mengisi secara online. Kemudian, kalau waktunya bisa diganggu biarkan petugas kami datang ke sana. Atau ada metode yang lain, kita kirim kuesioner, kemudian bisa dikembalikan ke kantor atau dititipkan ke pos satpam, nanti kami jemput," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (BP3) Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya Prof Dr Ismanto Hadi Santoso mengatakan, perlu tidaknya intervensi dari kepala daerah tergantung dari kesadaran masyarakatnya.

"Kalau masyarakatnya nggak sadar, itu perlu intervensi. Tapi kalau masyarakatnya sudah sadar tentang pentingnya sensus, tidak perlu," kata Prof Ismanto yang juga salah satu pembicara di acara talk show itu.

Katanya, memang dilema dengan perkembangan kehidupan di kota, di mana kalau dulu setiap kepala keluarga (KK) satu rumah atau satu rumah ada beberapa KK, maka sekarang banyak yang tinggal di apartemen.

"Orang tinggal di apartemen pada umumnya sudah berada di level menengah ke atas, artinya kaitan teknologi sudah familiar. Kemudian di apartemen fasilitas jaringan lebih baik dibandingkan di pedesaan," paparnya.

"Mungkin ini salah satu solusinya. Kalau toh ada intervensi dari pemerintah daerah, itu yang diintervensi adalah pengelola apartemennya. Pengelola apartemen diberi instruksi diberi perintah bahwa kalau ada sensus penduduk supaya dilayani," tandasnya.

Loading...

jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow4@gmail.com

Newsletter