jatimnow.com - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin menerima Penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) Kategori Silver tahun 2019, Jumat (25/10/2019).
Penghargaan diberikan oleh Komite Pengarah Indonesian Institute Publik Governance (IIPG), Andi Ilham Said, di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta.
Penghargaan ini untuk menginspirasi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk 'Berdiri Tegak Jadi Pandu Ibu Pertiwi' dengan mengambil tema 'Membangun Tata Kelola dan Budaya Pemerintahan yang Bersih".
APN sendiri merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki kinerja dan tatakelola terbaik, serta pemimpin inovatif yang berhasil melakukan terobosan dalam peningkatan pertumbuhan sosio-ekonomi melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Adapun penilaian dalam penghargaan ini terbagi dalam 2 aspek, yaitu aspek performance dengan bobot sebesar 60 persen dan aspek governance dengan bobot 40 persen.
Aspek performance sendiri terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pengembangan manusia dan hasil terobosan penting (transformasi inovasi). Sedangkan aspek governance sendiri terdiri dari tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan dan anti korupsi.
Mereka yang masuk nominasi penghargaan ini paling tidak memiliki tata kelola keuangan yang istimewa selama 2 tahun terakhir (2017-2018) diukur dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengendalian (WTP).
Kepala Daerah dan Wakilnya tidak tersangkut korupsi; memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 3 tahun terakhir; memiliki kinerja pembangunan manusia yang bagus; tata kelola pemerintahan yang baik; memiliki nilai koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dan capaian program teroboson inovatif untuk mencapai visi misi di beberapa bidang.
Artinya aspek tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, kinerja pengembangan manusia, kinerja ekonomi, inovasi strategik serta pimpinan yang inovatif menjadi poin penting dalam penghargaan ini.
Melihat paramaternya yang cukup komplek, kegiatan yang diselenggarakan oleh IIPG ini memang benar-benar sebagai bentuk upaya mendukung transformasi tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik di Tanah Air.
Dalam kegiatan ini, sebanyak 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 99 Kota di Indonesia dilakukan penilaian dan didapatkan nominasi 63 terbaik untuk penghargaan Anugerah Pandu Negeri (APN) di tahun 2019 dan salah satu pemerintah daerah yang masuk dalam nominasi tersebut adalah Kabupaten Trenggalek.
Semenjak ada kepemimpinan muda di Trenggalek banyak sekali terobosan dan inovasi baru yang dilakukan, seperti halnya penanganan masalah Kemiskinan melalui Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan (GERTAK), lelang investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kredit lunak pedagang pasar (Gangsar), Gerakan Industri Cemerlang (Gemilang) dan masih banyak lagi yang lainnya.
Baca juga:
KPID Jawa Timur Nobatkan Bank Jatim sebagai BUMD Peduli Penyiaran
"Semoga hal ini bisa memacu seluruh masyarakat dan juga ASN untuk bisa berkinerja lebih," katanya.
Sedangkan ntuk inovasi yang telah kita lakukan sebenarnya masyarakat bisa melihat, nanti di Trenggalek bakal akan ada inovation festival pada Bulan November besok. Semua inovasi pelayanan publik akan ada di sana.
"Cuma katanya Pak Ridwan Kamil, mungkin Trenggalek ini kelasnya masih diantara government 1.0 atau 2.0., ada aturan baru kerja, ada penghargaan jadi semangat. Sedangkan harapannya kita sudah harus menginjak kepada government 3.0 atau 4.0. Nah ini yang kedepan ingin kita dorong ke seluruh ASN," tandasnya.
Bupati termuda ini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim penilai yang telah menganugerahi Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam kategori ini.
"IIPG sendiri merupakan sebuah organisasi nirlaba yang digagas sekelompok anak bangsa yang peduli terhadap tata kelola baik di sektor swasta atau korporasi dan sektor publik atau institusi pemerintahan," kata Ketua Umum IIPG, Sigit Pramono.
Ia menambahkan, IIPG mencoba melakukan upaya peningkatan tata kelola pada institusi publik, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, kementerian dan institusi publik yang lainnya.
Sedangkan Ketua Dewan Penasihat IIPG, Boediono Wakil Presiden RI periode tahun 2009-2014 dan sekaligus Ketua Dewan Penasehat IIPG dalam kegiatan ini berbicara banyak mengenai trilogi pembangunan. Institusi Publik bisa menjadi penghambat maupun pendorong perubahan.
Baca juga:
Pj Gubernur Jatim Adhy Dinobatkan jadi Tokoh Keterbukaan Informasi Publik
Keberhasilan suatu negara salah satunya adalah peningkatan produktivitas nasional dengan mencontoh beberapa negara di Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok dan yang lainnya.
"Tema pendidikan, tata kelola pemerintahan dan infrastruktur merupakan trilogi dasar pembangunan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun bila dilihat secara mendalam berbicara pendidikan ini adalah membangun SDM secara utuh, artinya tidak hanya pendidikan saja, pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditinggalkan," kata mantan Wakil Presiden RI ini.
Boediono mengingatkan pembangunan infrastruktur tidak hanya gedung atau bangunan fisik saja melainkan harus memiliki tema untuk meningkatkan produktivitas nasional.
Ditjen Otonomi Daerah, Akmal Malik mengatakan dalam kegiatan ini banyak bicara mengenai obesitas regulasi dan tumpang tindihnya regulasi yang menyebkan Investasi tidak mau masuk.
"Hal ini menjadi konsen serius bapak Presiden Joko Widodo, dan tantangan bagi kita untuk mewujudkan god dan clean government," katanya.
