jatimnow.com - Isu dana pembangunan kantor PDI Perjuangan (PDIP) Surabaya yang ramai di media mendapat respon dari Whisnu Sakti Buana yang pernah menjadi Ketua PDIP Surabaya ini.
Ia menyayangkan langkah mantan Ketua PDIP Surabaya Saleh Ismail Mukadar yang telah membuka ke publik. Ia menilai Saleh tidak sesuai etika dalam organisasi partai.
"Hal ini merupakan masalah internal partai kami tidak untuk dikonsumsi oleh publik," kata Whisnu Sakti Buana secara tertulis, Kamis (20/2/2020).
Isu itu juga sempat ditanggapi oleh Saleh Ismail Mukadar yang memimpin PDIP Surabaya pada periode 2005-2010.
Baca juga: Dana Pembangunan Kantor PDIP Surabaya Dipertanyakan
Saleh sempat memberi penjelasan melalui WhatsApp Group di internal PDIP. Ia menyatakan tidak mengetahui uang hasil penjualan lahan di Pandegiling yang rencananya akan dibangun kantor PDIP Surabaya.
Saleh yang mantan wartawan itu berdalih telah menyerahkan Rp 4,5 miliar ke Whisnu Sakti Buana yang telah menjadi ketua DPC PDIP Surabaya.
Belakangan, Saleh mendapat informasi ada lagi tokoh di Surabaya yang menyerahkan dana Rp 6 miliar untuk pembangunan kantor DPC.
Baca juga:
PDIP Surabaya Pernah Memiliki Lahan untuk Kantor
Whisnu Sakti Buana yang juga wakil wali kota Surabaya memberikan tanggapan. Berikut ini penjelasan lengkap yang disampaikan oleh Whisnu.
Dengan ini, saya Whisnu Sakti Buana, ST sebagai obyek yang dituliskan dalam pemberitaan dari tulisan mantan Ketua DPC PDIP Surabaya, Saleh Ismail Mukadar dalam konteks dana Rp 10 M.
Ada beberapa poin yang ingin saya klarifikasi sebagai hak jawab atas tuduhan yang dialamatkan kepada saya, sebagai berikut:
1. Bahwa persoalan tersebut sudah terklarifikasi secara internal di partai kami pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat- DPP PDI Perjuangan dan dinyatakan clear saat Bambang DH menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.
Baca juga:
Ironi Sang Pemenang
2. Atas tulisan yang dilayangkan oleh Saleh Ismail Mukadar dan telah dimuat sebagai pemberitaan, hal tersebut patut disayangkan. Mengingat secara etika dalam organisasi partai kami hal ini merupakan masalah internal partai kami tidak untuk dikonsumsi oleh publik.
3. Kepada media yang menyiarkan ataupun memberitakan, saya berharap jika ada isu dan informasi yang memerlukan keberimbangan informasi hendaknya perlu melakukan konfirmasi atau crosscek secara berimbang (coverbothside) yang sesuai dengan peraturan dan etika jurnalistik yang berlaku.
Demikian hak jawab yang saya berikan dan mohon ditayangkan kepada media yang memuat konten berita dalam konteks tulisan yang dibuat oleh Salah Ismail Mukadar (mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya) agar memenuhi unsur keberimbangan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.
