Pixel Code jatimnow.com

Anggaran Kedaruratan Disiapkan untuk Tangani Virus Corona di Gresik

Editor : Sandhi Nurhartanto   Reporter : Sahlul Fahmi
Rapat Pemkab dan DPRD Gresik membahas Virus Corona
Rapat Pemkab dan DPRD Gresik membahas Virus Corona

jatimnow.com - DPRD Gresik dan Forkopimda mendukung penggunaan anggaran kedaruratan percepatan penanganan Virus Corona saat kegiatan pemaparan dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Graita Eka Praja, Jumat (20/3/2020)

"Meskipun bukan bencana alam, tapi Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana global. Karena itu saya minta persetujuan kepada Ketua DPRD serta seluruh perwakilan Forkopimda yang lain," kata Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

Menurutnya, saat ini pemerintah juga perlu memberikan hand sanitizer dan menyemprot disinfektan ke tempat ibadah atau masjid.

"Di Gresik ada seribu empat ratus masjid. Kalau mungkin kita juga bekerjasama dengan takmir. Mungkin juga kita meminta bantuan kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan agar menyiapkan masker, hand sanitizer, desinfektan dan memeriksa suhu tubuh karyawan," ujarnya.

Wakil Bupati Gresik, M Qosim mengatakan saat ini pemerintah harus hadir untuk mengamankan masyarakat.

Baca juga:
Golkar Jatim Siapkan Kegiatan Sambut Ramadan, Pengurus Daerah Wajib Tahu

"Pemberian masker, penyemprotan desinfektan, serta pembagian hand sanitizer serta pemeriksaan suhu tubuh harus dilakukan di perkotaan saja tapi juga harus menjangkau di wilayah kecamatan dan desa," kata Qosim.

Kepala Satgas Nadlif mengatakan pihaknya saat ini hanya sebatas meningkatkan dari kinerja yang sudah dilakukan Pemkab Gresik.

Baca juga:
Menkes Perkirakan Pandemi Covid-19 Berubah jadi Endemi

Beberapa yang telah dilakukan oleh Pemkab Gresik yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Mereka adalah para Ketua OPD sampai setingkat kasie, camat, kades, para kepala sekolah dari TK sampai SMA, kades, unsur dari Dinas Kesehatan dan beberapa organisasi.

"Selanjutnya kami akan meningkatkan pemantauan dalam cakupan yang lebih luas. Misalnya sampai ke desa, pasar, masjid, pelabuhan umum dan pelabuhan DUKS. Kami juga akan lebih mengatur lagi agar masyarakat lebih bisa memahami dan mengikuti anjuran kami," kata Nadlif.