KPK Dituntut Selidiki Anak Pejabat Pemkot Surabaya Jadi Makelar Izin

jatimnow.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta datang ke Kota Pahlawan untuk menyelidiki adanya informasi anak pejabat Pemkot Surabaya yang bermain perizinan alias makelar izin.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Media & Komunikasi Publik DPW Partai NasDem Jatim Vinsensius Awey atau Awey tentang beredarnya kabar tidak mengenakkan tersebut. Awey ingin agar tudingan tersebut tidak menjadi fitnah dan zalim.

"Supaya tidak ada lagi fitnah maupun zalim ataupun desas-desus yang selama ini telah berjalan sekian lamanya. Saya pikir daripada menjadi sebuah tanda tanya besar selama ini apakah putra dari pejabat Pemerintah Kota Surabaya yang selama ini diisukan terlibat diberbagai perizinan yang ada di Kota Surabaya," ujar Awey, Rabu (23/12/2020).

BACA JUGA:

Dalam hal pembuktian itu, ia berharap agar KPK memfollow up segala laporan dari warga terkait kebenaran atau tidaknya tudingan tersebut.

"Maka dari pada desas-desus menjadi fitnah dan menjadi zalim, tidak ada salahnya laporan-laporan yang selama ini telah diberikan oleh warga Surabaya kepada KPK," jelasnya.

"Tidak ada salahnya KPK segera dapat memfollow up dari laporan warga tersebut untuk membuktikan apakah selama ini perizinan proyek-proyek besar itu telah melibatkan putra dari pejabat pemerintah kota Surabaya," imbuhnya.

Dia berkeyakinan bahwa Komisi anti rasua itu dapat menelusuri sehingga dapat menjadikan sebuah titik terang terhadap tudingan tersebut.

"Jadi saya pikir ini jalan terbaik KPK dapat menelusurinya segera mungkin dan ini bisa menjadi titik terang apakah laporan itu menjadi benar ataupun tidak," katanya.

Salah satu media yang menayangkan pernyataan Ketua DPRD Surabaya Armudji

Meski tidak menyebutkan siapa nama makelar izin proyek tersebut, seingat Awey, pada waktu itu Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji pernah menyampaikan di berbagai media bahwa adanya dugaan keluarga dari pejabat tinggi Pemkot yang terlibat perizinan.

"Walupun beliau tidak menyebutkan namanya, saya pikir ada baiknya memang ditindak lanjuti, supaya lebih titik terang. Saya pikir KPK sangat profesional selama ini, tidak melihat ini anaknya atau putranya pejabat tinggi karena bagaimanapun semua warga negara memiliki persamaan hukum," ungkapnya.

"Jadi equality before the law sehingga tidak tebang pilih dalam hal ini, saya pikir ini adalah jalan yang terbaik terbaik," tegasnya.

Identitas anak pejabat Pemkot Surabaya yang diduga menjadi makelar izin atau bermain perizinan bakal menjadi rahasia selamanya. Yang menuding adalah Armudji. Waktu itu politisi PDIP yang kini terpilih menjadi wakil wali kota itu masih menjadi Ketua DPRD Surabaya.

Armudji yang maju pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya pada 9 Desember 2020 bersama Eri Cahyadi memilih tutup mulut. Keduanya ingin menjadi penerus Wali Kota Tri Rismaharini yang kini ditunjuk menjadi menteri sosial.

Seperti dilansir sejumlah media di Surabaya, Armudji curiga dengan keteledoran Pemkot Surabaya karena terlalu tergesa-gesa mengeluarkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kecurigaannya itu diungkap saat mendatangi lokasi Jalan Raya Gubeng yang ambles menganga menyerupai jurang.

"Ada permainan izin yang diindikasikan dilakukan oleh anak pejabat Pemkot Surabaya. Ini bukan sekedar isu tetapi sudah umum di kalangan Pemkot. Ini murni keteledoran dan bukan faktor alam," kata Armudji seperti dimuat sejumlah media pada Rabu (19/12/2018).

Reporter jatimnow.com berhasil menghubungi Armudji atau yang biasa disapa Cak Ji melalui sambungan telepon pada pukul 14.13 Wib, Sabtu (26/1/2019). Sayangnya, dia tidak mau membeberkan identitas sang anak pejabat yang diduga bermain perizinan tersebut