Pixel Codejatimnow.com

Banyuwangi Hadirkan Layanan Kependudukan dan Ternak Sapi untuk Warga Perkebunan

Editor : Redaksi  
Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani saat memberikan pelayanan kependudukan untuk masyarakat di wilayah perkebunan
Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani saat memberikan pelayanan kependudukan untuk masyarakat di wilayah perkebunan

jatimnow.com - Pemkab Banyuwangi kembali menghadirkan program Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) untuk masyarakat kawasan perkebunan.

Tidak hanya melayani dokumen kependudukan, berbagai layanan lain dihadirkan untuk masyarakat perkebunan yang secara geografis cukup jauh dari pusat desa dan kecamatan.

Program Camping Embun terbaru hadir di Perkebunan Kapuk kawasan Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, di ujung utara dan barat Banyuwangi. Selama Jumat hingga Sabtu (21-22 Mei 2021), tim pemerintah daerah melayani warga perkebunan, tepatnya di areal SDN 6 Alasbuluh hingga larut malam.

"Kita sebut camping karena selama dua hari petugas menghabiskan kerjanya di tengah warga perkebunan. Kerja sampai dini hari, dan berlanjut esok harinya," ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, Sabtu (22/5/2021).

"Hadir di Perkebunan Kapuk Wongsorejo ini merupakan yang kedua. Sebelumnya di Perkebunan Kopi Malangsari. Setelah ini keliling lagi ke perkebunan lainnya," tambah dia.

Menurut Bupati Ipuk, program Camping Embun merupakan program jemput bola berbagai jenis pelayanan untuk masyarakat di kawasan perkebunan.

"Kami hadirkan layanan ini karena akses dari perkebunan ke kantor desa jauh, bisa satu jam. Sedangkan untuk mengakses layanan online, tidak semua warga punya smartphone. Makanya kami jemput bola, bahkan sampai camping," tuturnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani saat memantau program peternakan sapi untuk masyarakat di wilayah perkebunanBupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani saat memantau program peternakan sapi untuk masyarakat di wilayah perkebunan

Bupati Ipuk menambahkan, dari sisi jumlah, warga yang tinggal di kawasan perkebunan tidak sebanyak warga di pusat desa atau pusat kecamatan. Meski demikian, semua hak kependudukan warga harus dipenuhi.

"Kalau bicara statistik, tentu jumlah penduduk kawasan perkebunan lebih sedikit. Namun, hak dokumen kependudukan harus dipenuhi. Dengan dokumen yang baik, warga bisa mengakses program pemerintah, soal pendidikan, kesehatan, bahkan urusan lain seperti waris," jelasnya.

Dua hari melayani warga perkebunan, Bupati Ipuk menyebut ada 413 dokumen yang diterbikan, mulai dari perubahan kartu keluarga, kartu identitas anak, penerbitan e-KTP, akta kelahiran dan akta kematian.

Baca juga:
Identitas Kependudukan Digital Mulai Diterapkan di Ponorogo, Tapi Masih Terbatas

"Ada satu warga mengurus beberapa dokumen secara langsung," sambung dia.

Bupati Ipuk memaparkan, program Camping Embun tidak hanya melayani masalah kependudukan. Tapi juga dilengkapi layanan pendidikan, kesehatan, dan hewan ternak.

"Bahkan kami mengajak Pengadilan Agama agar warga bisa dalam satu tempat mengakses layanan yang diperlukan. Sebelum terjun kami petakan apa masalah yang ada, lalu kami sediakan layanannya," bebernya.

"Kemudian di sini ada 4.000 sapi yang diternakkan warga. Nah kami hadirkan layanan kesehatan ternak. Juga kini gencar vaksinasi covid-19, kami ajak lansia di perkebunan divaksin," lanjut Bupati Ipuk.

Warga pun antusias mendatangi Camping Embun. Ngadin (45), salah seorang warga, mengaku selama ini tidak menganggap penting dokumen kependudukan. Namun, ketika mendengar program ini menyasar perkebunan, dia langsung menyiapkan diri.

Baca juga:
Mas Ipin Berharap Kebijakan Berbasis Data Bisa Bikin Bantuan Tepat Sasaran

"Mau urus dokumen. Saya sudah nabung untuk ibadah ke Mekkah, kan pasti butuh dokumen kependudukan," ucap Ngadin.

Hal serupa diungkapkan Rita Alfiatun yang mendampingi neneknya mengurus kartu keluarga karena terjadi perubahan anggota keluarga.

"Tidak ribet, dekat lagi tempatnya. Dan alhamdulillah, nenek saya bisa sekalian vaksin covid-19," sambing Rita sumringah.

Program Camping Embun ini mendapat apresiasi Pengadilan Agama (PA). Subandi, panitera PA membeberkan, pihaknya melayani konsultasi hukum dan dokumen pernikahan/perceraian, itsbat nikah, waris dan sebagainya.

"Ini pertama kami terlibat, ini luar biasa, karena warga yang menerima layanan bisa langsung melakukan perubahan dokumen dalam satu tempat dan tidak lama. Misalnya yang sudah cerai, langsung mengubah status KTP-nya, KK pun menyesuaikan. Kami sangat mendukung," papar Subandi.