Pasuruan - Para guru madrasah diniyah (madin) di Desa Cukurguling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan mengeluhkan keterlambatan insentif yang hingga akhir Tahun 2021 belum cair.
Keluhan itu mereka sampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad di sela reses ketiga Tahun 2021.
"Saya mendapatkan keluhan dari guru-guru madrasah diniyah. Sampai bulan Oktober ini mereka hanya mendapat insentif untuk satu bulan saja," ujar Sadad, Minggu (31/10/2021).
Meski tak seberapa besar, Sadad menyebut bahwa keterlambatan itu sebuah bentuk kelalaian Pemprov Jawa Timur.
Sebelumnya Ketua Gerindra Jatim itu juga menyebut bahwa dirinya sangat konsen dengan kesejahteraan madin di Jawa Timur. Sebagai produk madrasah, dirinya merasa sumbangsih diniyah bagi bangsa sangat besar.
Hal itu juga ia telurkan dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren yang sedang digodok di DPRD Jatim.
Baca juga:
1.015 Kader Kesehatan Sidoarjo Terima Insentif, Honor dan Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan
"Madin secara sistem bukan hanya di dalam pesantren namun juga diluar pesantren. Salah satu yang kita dapatkan di sini bahwa dalam Raperda yang mau kita bikin soal pesantren itu memasukkan ketentuan mengenai Madin karena Madin belum diatur di situ. Nanti akan saya integrasikan dalam ketentuan itu supaya juga terwakili, karena nafasnya sama madrasah diniyah dengan pondok pesantren," terang Sadad.
Keluarga Ponpes Sidogiri itu juga akan berupaya mengintervensi Pemprov Jatim untuk melakukan pendataan madin dengan metode Top Down.
"Jadi jangan sampai mereka menjadi anak tiri pada sistem pendidikan di negara ini," tegasnya.
Baca juga:
338 Nakes Kecamatan Krembung Terima Insentif dari Pemkab Sidoarjo
Sementara Ustad Salim, Kepala Madin Darul Ulum Dusun Banyuputih, Desa Cukurguling, Kecamatan Lumbang mengaku bila molornya insentif bagi guru madin tersebut jarang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
"Pada masa wagub Gus Ipul, saya dan guru madin tidak mengalami seperti ini," tutur Salim yang juga diamini guru madin lainnya, Mahfud.
