Pixel Code jatimnow.com

Redam Gejolak Perekonomian Global, RAPBN 2023 Didesain Fleksibel

Editor : Sofyan Cahyono
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: Humas Setkab/Rahmat)

jatimnow.com - Pemerintah terus mematangkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Selanjutnya, akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI pada 16 Agustus mendatang. Guna meredam gejolak perekonomian global, RAPBN 2023 pun didesain fleksibel.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Presiden menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah tiga persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kami akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujar Sri Mulyani dikutip dari situs resmi Setkab, Rabu (10/8/2022).

Ada sejumlah prioritas nasional pada 2023. Yakni, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penyelenggaraan pemilu.

“Kami akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan. Seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” jelasnya.

Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan memperhatikan sisi pendapatan negara dalam membuat RAPBN 2023. Windfall profit tax yang berasal dari komoditas sangat tinggi yang terjadi pada 2022, mungkin tidak akan berulang pada tahun mendatang.

“Kami memproyeksikan dari sisi pajak mendapatkan Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi bea cukai, kami mendapatkan bea keluar Rp48,9 triliun untuk tahun 2022. Terutama untuk komoditas yang bayar bea keluar seperti CPO,” ucap Menkeu.

Terkait belanja kementerian/lembaga, alokasi anggarannya mencapai Rp933 triliun pada 2023. Fokusnya ke berbagai program nasional.

Baca juga:
Inflasi Tahunan September di Bawah Prediksi Pemerintah

“Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau 2024,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen. Sedangkan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan akan dinaikkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

“Tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik, dari Rp133 triliun tahun ini naik ke Rp168,4 (triliun). Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi dan kompensasi di tahun mendatang. Tahun ini diperkirakan alokasinya mencapai Rp502 triliun.

Baca juga:
Begini Kata NasDem Soal Peluang Khofifah dan Sri Mulyani Jadi Cawapres

“Tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.

Menkeu menyampaikan, presiden meminta jajarannya untuk membuat simulasi stress test pada APBN saat kondisi ekonomi global masih belum membaik. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi Indonesia dapat tetap bisa terjaga dan APBN tetap sustainable.

“Ini yang sedang terus kami finalkan. Tadi kami membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan apabila gejolak akan berlangsung lebih besar dari yang kita asumsikan,” pungkasnya.