Pixel Codejatimnow.com

Ratusan Aktivis HMI Long March Tolak Kenaikan BBM di Pamekasan

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Fathor Rahman
Ratusan aktivis HMI melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di Pamekasan. (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)
Ratusan aktivis HMI melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di Pamekasan. (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)

Pamekasan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan melakukan aksi demonstrasi penolakan bahan bakar minyak (BBM), Rabu (31/8/2022). Mereka juga mengumpulkan seribu tanda tangan masyarakat menolak kebijakan pemerintah tersebut.

Ratusan aktivis meruapakan pengurus HMI Cabang Pamekasan. Termasuk para kader dari delapan komisariat HMI di Pamekasan. Massa melakukan long march dari Monumen Arek Lancor menuju Kantor DPRD.

Aktifis HMI menyampaikan aspirasi penolakan ke gedung DPRD sebagai tempat wakil rakyat. Sebab dinilai, kenaikan BBM berulang kali terjadi sejak beberapa tahun terakhir semakin menyulitkan masyarakat.

Selain itu, HMI Cabang Pamekasan juga menyampaikan dua aspirasi lain. Yaitu menolak kenaikan tarif dasar listrik dan berantas mafia Migas di Indonesia.

Aksi dimulai dari Arek Lancor menuju Kantor DPRD. Massa demo ditemui langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin. Termasuk semua anggota dari empat komisi juga keluar menemui mahasiswa.

Bahkan, para wakil rakyat membutuhkan tanda tangan menyetujui penolakan kenaikan BBM. Sebab sejak 1 September direncanakan BBM jenis Pertalite mencapai Rp10.000 per liter.

Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan, Fathorrahman mengatakan, aksi dilakukan serentak dengan sejumlah daerah lain. Hal itu dilakukan sebagai dukungan terhadap masyarakat. Sebab, kenaikan BBM cukup menyulitkan masyarakat di tingkat bawah.

Baca juga:
Ketua DPRD Lumajang Mundur, PKB Jatim: Anak HMI Hafal Pancasila?

"Kami menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Ini kenaikan kesekian kali pada pemerintahan ini," katanya.

Dikatakan, pihaknya juga mengumpulkan seribu tandatangan masyarakat. Sebagai bentuk penolakan kenaikan BBM dari masyarakat secara langsung. Ssbab dipastikan akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga menolak kenaikan tarif dasar listrik. Termasuk masih banyaknya mafia Migas di Indonesia yang belum diberantas.

Baca juga:
Soal Aduan Indikasi Nepotisme, Ketua Pansel PDAM Sidoarjo Tanggapi Santai

Sementara Ketua DPRD Pamekasan, Halili Yasin menegaskan, pihaknya pun menolak kenaikan BBM. Sehingga pihaknya bersama politisi lain dari berbagai partai politik menandatangani penolakan tersebut.

"Kami juga mendukung penolakan ini. Kami juga akan sampaikan aspirasi mahasiswa sesuai prosedur," katanya.