Pixel Code jatimnow.com

Opini

Strategi Prank Harga BBM Jokowi dan Kekhawatiran Chaos

Editor : Redaksi
Anik Maslachah adalah Wakil Ketua DPRD Jatim dan Sekretaris DPW PKB Jatim. (Foto: Dokumen)
Anik Maslachah adalah Wakil Ketua DPRD Jatim dan Sekretaris DPW PKB Jatim. (Foto: Dokumen)

jatimnow.com - Hal yang saya khawatirkan terjadi juga. Presiden Jokowi kembali ngeprank masyarakat Indonesia terkait kenaikan BBM bersubsidi. Sebelumnya pemerintah menyatakan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite akan naik pada tanggal 1 September kemarin, sehingga masyarakat panik sehari sebelumnya, antrean panjang dan keributan di SPBU terjadi pada 31 Agustus malam. Bahkan beberapa oknum telah mepakukan penimbunan BBM.

Hingga Kamis siang 1 September 2022, harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Masyarakat pun menyambut dengan gembira karena pemerintah dinilai mendengarkan aspirasinya. Namun Sabtu siang 3 September masyarakat dikejutkan, Jokowi resmi mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi. Pertalite dari harga Rp7.650, kini menjadi Rp10.000. Sedangkan Solar dari harga Rp5.150, kini Rp6.800.

Kebijakan energi yang diambil pemerintah pusat tersebut akhirnya diminta untuk kembali direview. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang amat tidak memungkinkan setelah dilanda Covid-19 2 tahun lamanya.

Menurut saya bahwa masyarakat baru saja memulai ekonomi untuk bangkit, namun kebijakan pemerintah pemerintah amat berseberangan. Kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Dimana daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik.

Sepertinya ini yang luput dari perhitungan pemerintah. Kenaikan BBM bersubsidi menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan, rakyat kecil makin menjerit. Jika hal tersebut diteruskan terjadi, maka rakyat yang mulai menuju sejahtera akan jatuh pada garis kemiskinan.

Berbagai studi dan bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada. Pada masa SBY misalnya, kenaikan BBM 30% tahun 2005 membuat peningkatan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin.

Inflasi dan harga Sembako yang melambung tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan chaos atau konflik sosial pada masyarakat bawah yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membeli.

Baca juga:
Skema Bantuan Bagi Jasa Transportasi di Kota Batu Atasi Kenaikan Harga BBM

Ketakutan saya, kriminalitas meningkat. Sudah teorinya, saat kemiskinan di suatu daerah tajam, angka kriminalitas juga akan tinggi juga.

Sebab itu, saya meminta pemerintah untuk segera membuat kebijakan berupa bantalan sosial seperti BLT, sebagai kebijakan jangka pendek. Namun saya mengingatkan pemerintah untuk memperbarui atau update data penerima bantuan yang selama ini dimiliki oleh pemerintah. Sebab selama Covid-19 berlanjut, banyak masyarakat kelas menengah yang jatuh miskin, namun juga tidak dipungkiri, ada beberapa masyarakat yang sudah sejahtera.

Update data ini penting untuk hindari timbulnya konflik di masyarakat. Data bantuan Covid-19 kemarin cukup jadi pelajaran. Data penerima hak bantuan tidak di lapangan.

Saya meminta Satgas pangan untuk difungsikan dan bekerja lebih ekstra dalam pengawasan stabilitas Sembako. Sebab dengan kenaikan BBM tersebut diprediksi akan terjadi permainkan harga pangan.

Baca juga:
7 Fraksi DPRD Bojonegoro Sepakat Tolak Harga BBM Naik, PMII Tunggu Rilis Resmi

Operasi pasar harus rutin, intensif guna mencegah permainan harga. Satu sisi PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok.

Saya sangat berharap kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan pro terhadap ekonomi mikro. Seperti anggaran pupuk bersubsidi agar ditambah dan modal lunak untuk UMKM juga ditambah. Kebijakan anggaran subsidi tersebut guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangkitkan sektor ekonomi mikro UMKM.

Penulis: Anik Maslachah adalah Wakil Ketua DPRD Jatim dan Sekretaris DPW PKB Jatim