Surabaya - Ribuan massa dari Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa (6/9/2022).
Dengan membawa bendera bertuliskan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mereka menyuarakan untuk penolakan kebijakan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Menurut koordinator aksi, Ali Mutain bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan dalih subsidi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hal itu juga akan memberatkan masyarakat dan juga memperparah kemiskinan di Indonesia.
Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan dalih subsidi BBM membebani APBN dinilai sebagai keputusan yang kurang tepat, pasalnya penerimaan Migas Indonesia mengalami surplus.
"Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya yang akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Akibatnya akan berdampak kepada semua elemen masyarakat terutama masyarakat yang miskin akan bertambah miskin," ujarnya.
"Inflasi yang tidak stabil akan berdampak pada sulitnya masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan konsumsi, produksi, dan investasi yang akan sangat berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat," imbuhnya.
IMM Jawa Timur juga meyakini bahwa wacana bullish Pertalite dan solar terkait erat dengan permainan politik pasar global serta peran lembaga keuangan internasional. Selain itu, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan harga bahan pangan yang bergejolak.
"Pemerintah terkesan tergesa-gesa dan tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang fungsi legislasi belum mampu memberikan kebijaksanaan dalam Permusyaratan/perwakilan untuk mengantarkan rakyat Indonesia pada kondisi Negara Paripurna yang bersatu, adil, makmur dan sejahtera sebagai kehendak Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPD IMM Jatim M. Firdaus Su'udi menuturkan bahwa pihaknya juga memberikan pernyataan sikap dan mengimbau kepada seluruh kepada pimpinan cabang se-Jawa Timur untuk turun ke lapangan menyuarakan isu terkini.
Baca juga:
Ratusan Warga Sidoarjo Geruduk Rumah Penjual Miras, Ricuh karena Dilempar Uang
Yang pertama melakukan konsolidasi dan kajian mendalam terhadap isu-isu yang berkembang saat ini. Kemudian melakukan komunikasi dan perluasan gerakan dengan elemen manapun tanpa melihat perbedaan ras, suku dan agama.
"Dan yang ketiga menginstruksikan aksi atau penyampain aspirasi dengan tuntutan menolak penyesuaian harga BBM bersubsidi di daerah atau cabang masing-masing. Intinya dari perwakilan DPRD Jatim membawakan aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa," tegas Firdaus.
Sementara DPD IMM Jatim menyuarakan tiga poin inti dalam penolakan kenaikan BBM bersubsidi ini.
1. Menuntut pemerintah agar membatalkan penyesuaian harga BBM sena mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak Pemerintah BPH Migas untuk membuat regulasi pengawasan peredaran BBM subsidi di masyarakat supaya tepat sasaran.
Baca juga:
Warga Margourip Kediri Demo Tolak Truk Pasir, Jalan Rusak Hingga Memakan Korban
3. Mendesak Pemerintah agar memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan agar dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diperuntukkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
Mahasiswa mendorong bareng-bareng bemo yang mogok.
Di sela aksi unjuk rasa ini ada insiden menarik terjadi. Sebuah bemo yang melintas depan tiba-tiba mogok. Para mahasiswa pun dengan sigap membantu sopir bemo tersebut. Mahasiswa ramai-ramai mendorong bemo tersebut hingga melewati ribuan massa yang unjuk rasa.
