Banyuwangi - Puluhan mahasiswa di Banyuwangi menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (6/9/2022). Selain membakar ban, mereka mendesak Menteri ESDM dicopot.
"Menteri ESDM tidak bisa mengatur terkait sirkulasi minyak mentah. Di BPH Migas juga diatur kerja pengawasan. Termasuk SKK Migas itu juga tidak maksimal," ujar Ketua GMNI Banyuwangi, Dana Wijaya.
Unjuk rasa ini dimotori Forum BEM, HMI, GMNI dan IMM Banyuwangi. Aksi diawali dengan longmarch hingga titik aksi di depan gedung DPRD Banyuwangi. Dalam aksinya, mereka juga membakar ban bekas di simpang tiga kawasan itu.
Dana menyebut, perlu adanya evaluasi besar-besaran di Kementerian ESDM dan perangkat-perangkat lainnya, menyusul naiknya harga BBM.
"Pertimbanganya apa tiba-tiba menaikkan harga BBM," tegasnya.
Menurut Dana, menaikkan harga BBM bukan solusi. Sebab katanya, sebenarnya masih ada solusi yang bisa diambil, salah satunya adalah menggenjot produktivitas.
Baca juga:
Aksi Damai Jurnalis Surabaya Tolak RUU Penyiaran
"Pemerintah bisa mengimpor dan membeli BBM paling murah dari negara lain. Bukan membeli dengan harga yang paling mahal. Itu yang saya kira perlu diperhatikan," papar dia.
Mahasiswa secara bergantian melakukan orasi. Mereka menyebut bahwa kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat. Sebab rakyat Indonesia masih belum pulih dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19.
Mahasiswa juga membawa poster-poster penolakan atas kenaikan harga BBM. Mereka meminta DPRD Banyuwangi mengawal apa yang menjadi aspirasi mereka. Setidaknya ada 7 tuntutan mahasiswa yang disampaikan kepada pemerintah.
Baca juga:
Demo Tolak RUU Penyiaran di Lamongan, Jurnalis Jalan Mundur
"Kami berharap DPRD Banyuwangi benar-benar mengawal 7 tuntutan yang tertuang dalam aksi ini," kata Koordinator Forum BEM Banyuwangi, Aris Rahmatullah.
Sejumlah anggota DPRD Banyuwangi tampak menemui mahasiswa, yaitu Eko Hariyono, Patemo dan Wagianto. Tiga anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PDI Perjuangan itu sepakat bahwa saat ini belum saatnya menaikkan harga BBM.
