Pixel Code jatimnow.com

APBD Surabaya Rp11,2 Triliun, Buleks: Peningkatan SDM Pulihkan Ekonomi

Editor : Rochman Arief Reporter : Ni'am Kurniawan
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono. (foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono. (foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)

jatimnow.com - Seluruh Fraksi di DPRD Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Surabaya Tahun Anggaran 2023. Di mana APBD Kota Surabaya diproyeksikan menyentuh angka Rp11,2 triliun.

Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 10,6 triliun. Dari kenaikan ini, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono berharap ada aktivitas peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekonomi.

“Jika mutu tenaga kerja atau SDM di Surabaya ini semakin ditingkatkan, maka aktivitas perekonomian akan meningkat. Ini hal yang logis, jika kondisi ekonomi Surabaya ingin cepat pulih,” ucap Buleks, sapaan akrab Budi Leksono, kepada jatimnow.com, Rabu (9/11/2022).

Dirinya mencontohkan, peningkatan mutu itu bisa dilakukan melalui pelatihan kerja, maupun permodalan ekonomi kreatif, atau UMKM. Sehingga, program nasional tentang peningkatan investasi di Jawa Timur, terkhusus Surabaya bisa semakin banyak.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan bersama Wali Kota Eri Cahyadi selepas rapat paripurna pembahasam APBD 2023. (foto: Humas Pemkot Surabaya for jatimnow.com)Anggota Fraksi PDI Perjuangan bersama Wali Kota Eri Cahyadi selepas rapat paripurna pembahasam APBD 2023. (foto: Humas Pemkot Surabaya for jatimnow.com)

Baca juga:
Wawali Surabaya Armuji Didemo, Ketua DPRD Bela Senior

“Sehingga investor yang mau menanamkan modal di Surabaya, tidak susah mencari SDM-SDM unggul, jadi tidak perlu impor,” katanya.

Ia juga berharap, APBD Surabaya bisa terus meningkat setiap tahun. Pria yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya ini akan membantu pemkot menyisir potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai dari BUMD hingga pembayaran retribusi atau pajak.

Baca juga:
Beredar Klarifikasi Armuji, Mau Tahu Isinya?

Dengan begitu, anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan bisa dinikmati warga Kota Pahlawan secara layak.

“Seperti minuman-minuman alkohol yang belum terdaftar, tapi sudah beredar. Itu bisa jadi salah satu kebocoran PAD. Kemudian parkir liar, reklame, hingga pajak hiburan. Kita akan bantu wali kota,” tandas Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya itu.