jatimnow.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro luncurkan penetapan data mandiri kemiskinan daerah (Damisda) bertempat di Aula Angling Darma Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (10/11/2022).
Pada kegiatan ini juga diselenggarakan rapat penguatan strategi penanganan kemiskinan daerah berbasis data mandiri kemiskinan daerah (Damisda).
Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, Perwakilan Bapenas, perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappenda, Kepala BPS, jajaran kepala OPD, camat se-Kabupaten Bojonegoro serta perwakilan Kepala Desa.
Damisda adalah aplikasi inisiasi dari Pemkab Bojonegoro yang memuat data kemiskinan yang ada di Bojonegoro secara terperinci dan akurat sebagai informasi kepada publik dalam upaya melaksanakan progam pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
Mewakili Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Sekretaris Daerah Nurul Azizah menyampaikan, pengentasan kemiskinan merupakan progam prioritas dari pemerintah baik yang ada di pusat maupun di daerah.
Ini yang menjadi tantangan dari progam tersebut yakni pada data yang valid, terukur dan akuntabel sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menyalurkan progam penangan kemiskinan yang tepat sasaran.
"Pemkab Bojonegoro berkomitmen bahwa untuk penanganan kemiskinan adalah salah satu isu prioritas yang harus ditangani," ujarnya.
Untuk itu pihaknya selalu mendorong kepada petugas yang ada dilapangan baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa untuk dapat menyajikan dan memverifikasi data yang akurat.
"Di tahun ini (2022) Kabupaten Bojonegoro menginiasi data mandiri kemiskinan daerah (Damisda) hal ini bertujuan agar intervensi penanganan progam kemiskinan dapat tepat saran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.
Baca juga:
Ratusan Guru Swasta Demo di Kantor Pemkab Bojonegoro, Minta Diangkat PPPK
Senada, Kepala Badan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, M. Anwar Mukhtadlo, menyampaikan Damisda dibuat dalam rangka pelaksanaan program penanganan kemiskinan agar lebih terukur sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan.
Adapun tujuan kegiatan rapat penguatan strategi penanganan kemiskinan berbasis data mandiri kemiskinan daerah diantaranya, pertama, penyampaian informasi data mandiri kemiskinan daerah sebagai basis data dalam intervensi program penanggana kemiskinan khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kemudian, kedua, terwujudnya program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran.
"Ketiga, mewujudkan sinergitas dalam penanganan kemiskinan bagi semua stakeholder,"paparnya.
Anwar menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dari penangan kemiskinan, diantaranya yakni belum tersedianya data yang lengkap, akurat, mudah diakses dan diperbaharui secara berkala.
Baca juga:
Dishub Bojonegoro Luncurkan Angkutan Pelajar Gratis, Simak Rutenya
"Untuk mengatasi hal tersebut Pemkab Bojonegoro membuat trobosan dengan melibatkan seluruh Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menggali data mandiri kemiskinan daerah (Damesda)," paparnya.
Nantinya untuk paramater kemiskinan telah ditetapkan Pemkab Bojonegoro. Sementara pada pelaksanaannya nanti akan dilakukan sensus oleh Pemdes setempat yang kemudian divalidasi oleh Desa dan Kecamatan serta Disdukcapil.
Setelah semua tahapan selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuatan strategi dan sinkronisasi progam penanganan kemiskinan daerah, selanjutnya publikasi data melalui Damesda.
"Dalam proses penampilan Pemkab Bojonegoro juga bekerja sama dengan BPS sebagai pembina data statistik daerah untuk menyusun semua pendataan dan menampilkan bobot masing masing indikator, sehingga sistem dapat menampilkan data yang akurat dan menggambarkan kondisi real yang ada di lapangan," pungkasnya.
