Pixel Codejatimnow.com

553 PNS di Bojonegoro Pensiun Tahun ini, Pemkab Buka Formasi PPPK

Editor : Narendra Bakrie  Reporter : Misbahul Munir
Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana (Foto: Misbahul Munir/jatimnow.com)
Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana (Foto: Misbahul Munir/jatimnow.com)

jatimnow.com - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro mencatat ada 553 pegawai negeri sipil (PNS) di pemkab telah purna tugas atau pensiun. Mereka yang pensiun didominasi tenaga kependidikan.

Kepala BKPP Bojonegoro, Aan Syahbana mengungkapkan, setiap tahunnya rata-rata ada sekitar 500 hingga 600 PNS di pemkab yang pensiun.

Sementara untuk tahun ini, tercatat ada sebanyak 553 pegawai yang pensiun, baik dari tenaga pendidikan, kesehatan maupun tenaga administrasi yang ada di dinas dan kecamatan.

"Rata-rata setiap bulan yang pensiun ada 50 sampai 70 orang," ujar Aan kepada jatimnow.com, Kamis (12/1/2023).

Aan menjelaskan, saat ini untuk total PNS yang ada di Bojonegoro tercatat 8058 orang. Jumlah itu, menurutnya terus mengalami penurunan yang sebelumnya ada 11 ribu orang.

"Memang pemerintah pusat saat ini tengah gencar melakukan perampingan pada birokrasi, baik di tingkat pusat hingga daerah," terang dia.

Baca juga:
Bupati Trenggalek Serahkan SK Pensiun 85 PNS

Pemkab Bojonegoro juga terus mengupayakan dengan mengusulkan mereka untuk mengisi formasi yang mengalami kekosongan.

Sejak tiga tahun terakhir, Pemkab Bojonegoro telah mengangkat CPNS sebanyak 1100 orang. Sementara untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 814 orang.

"Jumlah PPPK memang lebih sedikit, itu total keseluruhan mulai Tahun 2019 hingga 2021. Sementara untuk data PPPK di Tahun 2022 masih dalam proses," bebernya.

Baca juga:
12 PNS Ponorogo Ajukan Cerai, 7 Diantaranya Guru

Sementara untuk rekrutmen PPPK di Tahun 2022, tambah Aan, Pemkab Bojonegoro mendapat kuota cukup banyak, yaitu 4.807 formasi. Dengan rincian 3.942 guru, 854 tenaga kesehatan, dan 11 dokter hewan. Banyak formasi yang didapat diklaim menjadi terbanyak untuk tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

"Sesuai dengan progam pemerintah pusat yang menjadi fokus pengangkatan adalah di sektor pendidikan dan kesehatan. Progam itu juga terus berlanjut untuk 2023," pungkasnya.