Pixel Code jatimnow.com

Bupati Lumajang Koordinasi dengan BNPB Tangani 18 Infrastruktur Rusak Imbas Lahar Dingin Semeru

Editor : Zaki Zubaidi  
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diskusi bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq terkait penanganan pascabencana banjir dingin Semeru dan tanah longsor. (Foto: Kominfo Lumajang)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diskusi bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq terkait penanganan pascabencana banjir dingin Semeru dan tanah longsor. (Foto: Kominfo Lumajang)

jatimnow.com - Sebanyak 18 infrastruktur dan beberapa fasilitas umum di sejumlah wilayah Lumajang mengalami kerusakan berat. Ini akibat bencana alam banjir lahar dingin Gunung Semeru dan tanah longsor.

“Jumat (7/7/2023) lalu, tercatat ada 18 infrastruktur dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat akibat bencana alam Banjir Lahar Dingin Semeru dan Tanah Longsor,” ujar Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dalam siaran pers, Rabu (12/7/2023)

Kondisi ini sudah dilaporkan Cak Thoriq kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Cak Thoriq juga menyampaikan, bahwa untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana tersebut, Pemkab Lumajang meminta dukungan dan arahan dari Kepala BNPB.

Baca juga:
Erupsi Gunung Semeru Lumajang, Tinggi Kolom Abu Capai 1 Km di Atas Puncak

"Penanganan darurat sudah dilaksanakan dengan baik, dan sampai hari ini tidak ada kendala. Tetapi, kami mengharapkan dukungan dan arahan dari BNPB untuk percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana terjadi," kata dia.

Menanggapi hal itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur, dan unsur Forkopimda dapat merinci secara detail segala dampak kerusakan di lapangan. Termasuk semua kebutuhan maupun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan kedepannya.

Baca juga:
Gotong Royong Pulihkan Dampak Amukan Mitos Naga Gaib Semeru

"Terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 18 objek infrastruktur yang telah rusak, kami minta segera diinventarisasi kebutuhan dan pelaksana agar jelas sesuai ketentuan, sehingga tidak tumpang tindih pekerjaan antarlintas sektor," ujar dia.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, Plh. Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur Andhika N. Sudigda, Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang Patria Dwi Hastiadi, Sekretaris Dinas PU SDA Jatim dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang.