jatimnow.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga berharap para kepala desa menjaga netralitas saat Pemilu 2024. Ia jga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024.
"Saya sudah mengeluarkan surat edaran memang bagi bupati dan wali kota untuk bisa menyampaikan kepada seluruh ASN (juga kepala desa) supaya mereka netral," kata Khofifah usai menghadiri Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kepala Desa Jawa Timur di Kota Batu, Jawa Timur pada Selasa (7/11/2023), malam.
Di sisi lain, dalam kegiatan tersebut, Khofifah mengajak para kepala desa tidak hanya mengelola pembangunan di desa saja. Namun, juga mampu untuk bisa berjejaring dengan berbagai pihak, sehingga dapat memberikan penguatan bagi desa.
"Ini butuh transformasi, informasi dari narasumber-narasumber yang sebagian besar sebetulnya dari kampus, untuk memberikan format bagaimana para kepala desa bisa efektif dalam kepemimpinannya," kata Khofifah.
"Membangunkan akses bagi desa itu untuk bisa berjejaring baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global," tambahnya.
Baca juga:
Bawaslu Tulungagung Tingkatkan Status Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kades
Dia mengatakan, desa-desa di Jawa Timur memiliki potensi ekonomi yang mampu bersaing di tingkat antar provinsi, nasional dan internasional. Tetapi, tidak jarang masih ada desa yang kesulitan untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki.
Menurutnya, melalui Desa Devisa menjadi suatu solusi, dan saat ini sudah ada 143 desa di Jawa Timur dari 24 persen total di Indonesia. Dengan begitu, program-program pemerintah bisa diperoleh, seperti pendampingan produk dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia bersama Kementerian Keuangan.
Baca juga:
Soal Pelanggaran Netralitas Panwascam, Bawaslu Jember Tunggu Perbaikan Laporan
Kemudian, jejaring akses pasar yang bisa diperoleh dengan beberapa syarat. Diantaranya, seperti keaslian produk yang dimiliki, memiliki asosiasi dan diproduksi oleh banyak orang.
"Ini hal-hal yang kalau tidak dikonfirmasi kepada kepala desa, sebagian besar ya enggak tahu, apalagi ini program baru, artinya program baru dari Kementerian Keuangan, kita berusaha untuk menyampaikan berbagai jaringan-jaringan yang bisa memberikan penguatan bagi desa," katanya.
