Pixel Code jatimnow.com

Tulungagung Masuk Dalam Peta Rawan Pemilu, Ini Langkah Pemkab

Editor : Endang Pergiwati   Reporter : Bramanta Pamungkas
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)

jatimnow.com - Tulungagung masuk dalam daerah rawan pada Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu Jawa Timur.

Total terdapat 12 Kabupaten dan Kota yang masuk kategori rawan. Selain Tulungagung, daerah lainnya adalah kota dan Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan dengan adanya IKP ini, pihaknya akan semakin intens berkomunikasi dengan banyak pihak, mulai TNI, Polri serta KPU dan Bawaslu. Peta kerawanan tersebut menjadi landasan untuk semakin meningkatkan langkah antisipasi, selama tahapan Pemilu berlangsung.

"Tentu akan kita bahas bersama banyak pihak, bagaimana ini menjadi catatan kita, kalau brake down sampai bawah, kita masih lakukan pendalaman, mana saja yang rawan dan lainnya," ujarnya, Kamis (30/11/2023)

Sebagai langkah awal, Pemkab sudah membuat grup bersama dengan banyak pihak hingga tingkat kecamatan. Grup ini dibuat untuk memudahkan tukar menukar informasi soal perkembangan dan dinamika Pemilu di Tulungagung.

"Sudah ada grup sampai tingkat kecamatan, yang tujuannya agar informasi biar cepat disampaikan," tuturnya.

Baca juga:
Pelanggaran Pemasangan APK jadi Topik Utama Rakor Bawaslu Tuban

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pungki Dwi Puspito mengatakan, salah satu indikator dalam IKP adalah soal kompetisi. Kompetisi yang dimaksud adalah kompetisi para peserta Pemilu, mulai dari saat Kampanye sampai pencoblosan nantinya.

Pihaknya mengakui, ada beberapa hal penting dalam peta kerawanan IKP yang menjadi sorotan pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Salah satunya adalah aksi kerawanan pasca kampanye.

Selain itu, gesekan antar kelompok pemuda tertentu juga menjadi catatan yang mempengaruhi IKP ini.

Baca juga:
Tim Paslon 1 Pilbup Jember Laporkan ke Bawaslu, Terkait Syarat Formil Cabup 2

"Memang ada pengaruhnya juga, untuk gesekan antar pemuda itu, itu juga jadi catatan," jelasnya.

Bawaslu sendiri akan berupaya terus melakukan pencegahan dengan menggelar sosialisasi formal dan informal. Koordinasi di tingkat Kabupaten dan Provinsi juga ditingkatkan sehingga peta kerawanan bisa mengalami penurunan dan potensi kerawanan bisa ditekan.

"Harapan kita dengan sosialisasi dan korodinasi, semoga turun gradenya," pungkasnya.