Pixel Code jatimnow.com

239 Desa di Tulungagung Terima Pencairan DD, Ini Peruntukannya

Editor : Endang Pergiwati   Reporter : Bramanta Pamungkas
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno saat memberi keterangan kepada jurnalis. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)
Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno saat memberi keterangan kepada jurnalis. (Foto: Bramanta Pamungkas/jatimnow.com)

jatimnow.com - Ratusan desa di Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan pencairan dana desa (DD). Sebanyak 239 desa dari 257 desa di Kabupaten Tulungagung mendapat pencairan dana desa (DD).

Sementara 18 desa direncanakan baru mendapat pencairan pada akhir bulan ini. Seluruh dana tersebut kini sudah berada di rekening milik desa.

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan besaran DD yang diterima setiap desa ini tidak sama. Paling kecil nilai DD yang diterima mencapai Rp750 juta, sedangkan paling besar Rp1,5 miliar.

"Besarannya (nilainya) tidak sama setiap desa, yang diterima beragam mulai Rp750 juta hingga Rp1,5 miliar," ujarnya, Rabu (24/01/2024).

Desa yang telah mendapat pencairan DD diharapkan untuk segera melakukan kegiatan dalam menggerakkan perekonomian di desa. Utamanya, realisasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Karena program tersebut banyak ditunggu oleh masyarakat.

Baca juga:
Desa di Trenggalek Ini Gunakan ADD untuk Beli Anjing, Lho?

“Kalau ada program BLT segera diberikan. Yang kami tahu ada kewajiban sekian persen di DD untuk BLT,” tuturnya.

Selain itu, pencairan DD dapat segera digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Selain itu, juga untuk pencegahan stunting dan penurunan angka kemiskinan.

Baca juga:
Tingkatkan Fungsi Pendamping Desa, Bakesbangpol Jatim Gelar Apel di Bojonegoro

Heru juga menilai penggunaan DD untuk pembangunan infratruktur juga bisa dialihkan untuk pemberdayaan manusia. Menurutnya, pihak desa harus memiliki program prioritas dalam penggunaan DD.

“Penggunaan DD untuk pemberdayaan bisa ditingkatkan proporsinya. Pendanaan infrastruktur yang besar bisa digeser ke pemberdayaan juga kebutuhan ekonomi. Kami kira proporsinya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan bisa 50 persen 50 persen,” pungkasnya.