jatimnow.com - Civitas academica Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahudin Ahmad (STITMA) Blitar mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka menganggap yang telah dilakukan Presiden Jokowi berkaitan dengan Pemilu sebagai tindakan yang membahayakan demokrasi.
Terdapat 5 poin utama penyataan sikap mereka yang banyak tersebar di media sosial.
Ketua STITMA Blitar, Kholid Thohiri menyebut pola yang dilakukan Jokowi di Pemilu 2024 ini bisa membahayakan proses demokrasi di Indonesia. Alasannya sebagai Presiden Jokowi justru mempertontonkan pola-pola politik yang tidak baik di mata publik.
Bahkan, Kholid menyebut yang dilakukan Jokowi dengan memihak salah satu calon telah melanggar etika kebangsaan. Baginya Jokowi boleh saja memihak ataupun mengkampanyekan salah satu Paslon Capres-Cawapres, asalkan dirinya cuti dari jabatannya.
"Tafsiran kita itu adalah pola-pola yang tidak baik, pola-pola yang melanggar etika kebangsaan, sekaligus mungkin dalam konteks tertentu sebagai pemihakan, yang ini tidak boleh, sehingga tidak boleh kemudian jabatan itu dikapitalisasi menjadi satu bentuk dukungan terhadap salah satu Paslon tertentu,” ujarnya, Senin (5/2/2024).
Para civitas academica dari kampus yang terletak d Jl Anjasmoro Sumberjo, Kematanan Sanankulon, Blitar ini meminta Jokowi bersikap netral di Pemilu 2024. Jika Jokowi ingin mendukung salah satu Paslon maka ia berharap presiden dua periode itu bisa cuti sementara.
“Jadi dalam konteks ini tafsiran kami kalau pola-pola seperti ini diteruskan dalam konteks Pemilu hari ini akan membahayakan proses demokrasi,” pungkasnya.
Baca juga:
Pernyataan Sikap UB: Capres dan Cawapres Diminta Kembali pada Etika Berpolitik!
Berikut 5 poin pernyataan sikap dari civitas academica STITMA Blitar.
1. Mencermati dinamika persoalan kebangsaan dan politik electoral yang berkembang saat ini, nilai-nilai demokrasi dan etika berbangsa dan bernegara dibajak oleh sekelompok yang berkepentingan melanggengkan kekuasaan di negeri ini.
2. Kami menuntut Presiden dan pemerintah bersikap netral dalam kontestasi politik elektoral tahun 2024 sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan .
Baca juga:
Seruan Universitas Negeri Malang untuk Jokowi: Ini Mengancam Demokrasi!
3. Kami menuntut presiden dan pemerintah untuk tidak menggerakan aparaturnya dan menggunakan fasilitas negara untuk pemenangan paslon tertentu.
4. Kami menuntut penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan berintegritas tanpa ragu untuk menegakkan pemilu yang berintegritas, luber, jujur dan adil.
5. Kami mengajak elemen masyarakat dan perguruan tinggi lainnya untuk konsisten mengawal demokrasi dan pemilu tahun ini jauh dari praktik-praktik kekerasan, intimidasi, pemaksaan, dan diskriminasi.
