Pixel Code jatimnow.com

Akademisi UB Malang Ungkap Modal Sosial Penting untuk Kurangi Kemiskinan Nelayan

Editor : Zaki Zubaidi   Reporter : Gerhana
Ilustrasi nelayan di laut. (Foto: Gerhana/jatimnow.com)
Ilustrasi nelayan di laut. (Foto: Gerhana/jatimnow.com)

jatimnow.com - Dosen Ilmu Sosiologi Perikanan Universitas Brawijaya (UB), Prof Dr Ir Edi Susilo MS menyampaikan, pentingnya modal sosial berguna untuk mengurangi kemiskinan para nelayan.

Modal sosial yang dimaksud yakni kepercayaan, jaringan dan norma yang ada di masyarakat. Atau, kepercayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga hubungan manusia dengan lingkungan.

"Pembangunan berkelanjutan itu ekonomi dan ekologi menjadi satu lingkaran, saya katakan itu statis, dinamisnya harus diletakkan di bawah, ditambahkan dengan religiusitas," kata Prof Edi Susilo, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, saat ini faktor kepercayaan sering dilupakan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah justru membuat masyarakat nelayan hanya mengejar kebutuhan ekonomi semata, sehingga lingkungan laut menjadi rusak.

"Anehnya itu justru hancur oleh pembangunan perikanan, jadi ini masih hipotesis. Tahun 2018 kami membuat hipotesa, bahwa pembangunan perikanan itu telah menghancurkan modal sosial masyarakat," ungkapnya.

Prof Edi Susilo melakukan riset tentang kemiskinan nelayan di sekitar pesisir Pacitan dan Tuban. Hasilnya, sebagian besar wilayah pesisir selatan dijadikan daerah pariwisata.

"Yang utara seperti Lekok, Pasuruan, atau di daerah situ sudah sangat padat, saya juga belum punya ide di tempat tersebut, karena belum punya potensi lagi yang bisa dikembangkan," katanya.

Baca juga:
Profesor UB Malang Jelaskan Fenomena Cuaca Panas hingga Oktober

Dikatakannya, pemerintah harus melakukan pembangunan dengan benar-benar mampu menerjemahkan kebutuhan dari masyarakat nelayan.

Menurutnya, kondisi saat ini rata-rata kebijakan pemerintah tentang perikanan dan nelayan masih belum sesuai kebutuhan.

"Sementara ini banyak sekali kebijakan itu yang berada di kebutuhan pemerintah, bukan kebutuhan masyarakat. Para pejabat tingkat satu dan dua itu saya rasa gagal menerjemahkan dari pusat, dan gagal menerima aspirasi dari masyarakat," ungkapnya.

Dikatakannya, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi dibutuhkan guna menjembatani akses dan aspirasi masyarakat nelayan.

Baca juga:
Puluhan Peserta UTBK di Universitas Brawijaya Malang Tidak Hadir, Ini Sebabnya

Selain itu, juga ikut dilibatkan dalam merevisi kebijakan tentang laut dan perikanan dengan menyertakan konsep modal sosial.

"Kondisi seperti itu harus disadari betul oleh pemerintah, bahwa mereka perlu merevisi beberapa kebijakan yang selama ini dilakukan," katanya.