jatimnow.com - Keputusan PP Muhammadiyah menerima tawaran izin pengelolaan tambang dari pemerintah dipertanyakan oleh banyak pihak. Salah satunya dari Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Trenggalek.
Meskipun keputusan ini belum final, namun mereka mempertanyakan urgensi menerima tawaran tersebut. PP Muhammadiyah sendiri dikabarkan masih akan melakukan konsolidasi di Yogyakarta, terkait keputusan ini.
Koordinator KHM Trenggalek, Trigus Dodik Susilo dalam acara diskusi online bertajuk Mendengar Suara Warga Muhammadiyah di Tapak Industri Tambang, dengan tegas mengatakan jika PP Muhammadiyah menerima tawaran ini maka mereka melakukan kekafiran ekologi.
Selama ini Muhammadiyah memiliki kajian fikih lingkungan yang membahas hal tersebut. Dalam kajian tersebut usaha tambang sudah pasti membuat kerusakan lingkungan. Berdasarkan kajian ini jika PP Muhammadiyah menerima konsesi tambang maka mereka membantah yang telah diperjuangkan sejak dulu.
"Seharusnya alam dijaga sesuai dengan kajian fikih lingkungan yang sudah dilakukan, jika bersikukuh menerima konsesi tambang maka mereka melakukan kekafiran ekologi," ujarnya, Jumat (27/7/2024).
Baca juga:
Ketua Muhammadiyah Ajak Ratusan Seniman dan Budayawan Kemah di Batu, Ada Apa?
Selain itu mereka juga mempertanyakan urgensi dari konsesi tambang ini. Meskipun PP Muhammadiyah telah mengeluarkan statemen terkait sejumlah alasan, namun hal tersebut tidak dapat diterima. Terlebih PP Muhammadiyah mencoba mengelola tambang sesuai kaidah agama. Hal tersebut dinilai sebagai imajinasi kemakmuran.
"Yang kami khawatirkan justru nantinya Muhammadiyah akan terjebak dalam intrik-intrik dalam pegelolaan tambang," tuturnya.
Meskipun begitu mereka tetap akan menghormati hasil keputusan final PP Muhammadiyah. Jika nantinya PP Muhammadiyah bersikukuh menerima konsesi tambang tersebut, KHM juga akan terus melakukan kritik. Mereka terus mengingatkan potensi kerusakan lingkungan.
Baca juga:
Jubir Menhan: Demokrasi Berjalan Baik Jika Pendidikan Ditingkatkan
Menurutnya Muhammadiyah adalah gerakan sosial dan bukan gerakan kapitalis.
"Kami percaya keputusan masih bisa berubah, untuk itu kami akan terus mengingatkannya," pungkasnya.
