jatimnow.com - Ribuan pegawai honorer di Pemkab Sidoarjo masih terkatung-katung nasibnya. Di tengah kondisi ini dikabarkan akan ada rekrutmen 1,2 jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (PNS) secara nasional.
Hal ini pun mendapat sorotan DPRD Sidoarjo. Diharapkan ada skema khusus untuk honorer karena pengabdian mereka perlu dihargai secara layak oleh Pemkab Sidoarjo.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo H Dhamroni Chudlori MSi menyampaikan bahwa nasib para pegawai honorer itu harus diperjuangkan dan wajib diberikan terobosan karena pengabdian yang sudah lama di berbagai instansi.
"Ada yang sampai belasan tahun. Tapi, nasib belum juga jelas. Mereka semua adalah tulang punggung keluarga. Masing-masing punya istri dan anak yang wajib dihidupi," ucap legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo tersebut, Senin (29/7/2024).
Ia mengungkap ada sekitar 2.500-an tenaga honorer di berbagai instansi Pemkab Sidoarjo. Rinciannya Dinas Perhubungan ada 273 orang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 711 orang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 192 orang, serta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air 198 orang.
Selain itu, di Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo ada 102 tenaga honorer. Dinas Sosial 176 orang, Satpol PP 239 orang.
"Yang lebih banyak lagi ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar 2.100 orang. Mungkin masih ada lagi di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya,” jelasnya.
Ditambahkan, ribuan pegawai honorer justru cemas dan waswas, karena mereka tidak mungkin lagi memenuhi persyaratan untuk mendaftar. Selain karena latar belakang pendidikan, banyak yang terkendala faktor usia. Formasinya pun tidak ada.
Baca juga:
Adiel Muhammad, Anggota DPRD Sidoarjo Termuda Lulusan Amerika Serikat
Ribuan pegawai honorer itu telah menyampaikan keresahan kepada Komisi A DPRD Sidoarjo.
Dhamroni mengatakan akan berusaha membantu ratusan tenaga honorer di berbagai instansi seperti honorer Dinas Perhubungan (Dishub), para penjaga sekolah di 18 kecamatan se-Sidoarjo. Juga ratusan anggota Satpol PP Sidoarjo dan petugas trantib di kecamatan-kecamatan.
"Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo pernah menyampaikan bahwa pada 2024 ini ada lowongan formasi PPPK/CPNS. Total ada 1.165 formasi PPPK/CPNS. Masing-masing 400 tenaga kesehatan, 400 tenaga pendidikan, dan 365 tenaga untuk disebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD)," ujarnya.
Dhamroni juga mengungkapkan seorang honorer Dishub telah menyampaikan jangan hanya nasib anggota Satpol PP dan penjaga sekolah saja yang diperjuangkan. Namun tenaga honorer Dishub juga ingin diperjuangkan.
Baca juga:
Mahasiswa Sidoarjo Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD, Sampaikan 5 Tuntutan
Sementara jumlah tenaga honorer bidang pengendalian dan operasional (dalops) di Dishub Sidoarjo mencapai 68 orang. Sebagian besar laki-laki. Sekitar 10 orang perempuan. Selain mereka, ada lagi 92 tenaga penjaga pintu lintasan kereta api mempunyai status yang belum jelas hingga sekarang.
"Saya berharap ada kebijakan di tingkat Pemkab Sidoarjo dan pemerintah daerah menghargai jasa-jasa pegawai honorer Sidoarjo dengan turut memperjuangkan nasib mereka," pungkas Dhamroni.
