Siswa SMKN 1 Surabaya Demo, Tuntut Kepala Sekolah Diganti

jatimnow.com - Ratusan siswa SMKN 1 Surabaya menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah Kamis (27/9/2018) sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi ini menuntut Kepala Sekolah SMKN 1 Surabaya Bahrun untuk mundur dari jabatannya.

Dalam aksinya para siswa menuliskan aspirasinya di dalam spanduk dan kertas karton. Berbagai tulisan diantaranya, 'Kami datang untuk belajar bukan untuk dihajar', 'Mulut halus otak tikus suka fulus', 'Pakde Karwo Datanglah', 'Bu Risma Aku Anakmu' dibentang oleh para siswa.

Salah satu siswa meneriakkan untuk tutuntuan agar Kepala Sekolah SMKN 1 mundur dari jabatannya.

"Lengserkan saja Bahrun, Bahrun out. Pemimpin bukannya mendidik malah melakukan kekerasan terhadap siswa," teriak salah satu siswa dalam orasinya.

Salah satu siswa mengatakan, setiap periode baru, para siswa selalu dimintai uang untuk membayar uang parkir sejumlah Rp 600 ribu setiap anak dan Rp 180 ribu untuk kegiatan Diesnatalis.

"Terutama kelas 10 disuruh bayar parkir 600 ribu per orang, setiap ada periode baru selalu ada pemasukan. Pembekuan suporter ekskul disalahin dibekukan, Jam sekolah minimal 8 jam tapi disini jamnya 10 jam," ujar salah satu siswa.

Siswa yang lain juga mengatakan jika dirinya tak mendapatkan izin untuk berangkat mengikuti pertandingan Basket di DBL Arena.

"Ekskul basket mau berangkatkan suporter itu dibatasi. Jadi siswa mau berkarya diluar terhambat, Kepala Sekolah juga membekukan ekstra fustal basket voli. Saya tahun lalu kebetulan menjadi ketua suporter. Waktu mau mendukung teman-teman tanding tapi dilarang," ujarnya.

Dalam aksi ini turut hadir Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji untuk mendengarkan aspirasi dari para siswa. Dan juga menemui beberapa siswa yang mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Surabaya Bahrun pada Rabu (26/9/2018) kemarin.

"Tugas siswa adalah belajar, tugasnya guru adalah mendidik untuk bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Oleh karena itu jangan sampai kejadian seperti ini terulangi lagi, itu menjadi suatu pembelajaran. Tentunya dari pembelajaran ini kita semua bisa introspeksi murid, guru maupun kepala sekolah," ujar Armuji.

Untuk permasalahan dugaan kekerasan siswa, Armuji mengatakan, kewenangan tersebut akan dikelola di tingkat provinsi. Aspirasi para siswa sudah terdengar di masyarakat agar bisa di pertimbangkan oleh pihak sekolah.

"Kita serahkan kepada provinsi. Paling tidak kita sudah mendengar dari murid-murid tadi, gimana nanti tindak lanjut dan yang penting siswa ini tidak menjadi suatu trauma belajarnya," tuturnya.