Pixel Codejatimnow.com

Deklarasi Pemilu Damai, Polisi Ajak Selektif Sebarkan Berita

Editor : Arif Ardianto  Reporter : Mita Kusuma
Suasana deklarasi pemilu damai dan FGD Polres Madiun Kota, Selasa (2/10/2018).
Suasana deklarasi pemilu damai dan FGD Polres Madiun Kota, Selasa (2/10/2018).

jatimnow.com - Polres Madiun Kota terus berupaya menjaga keamanan selama tahapan pemilu 2019. Kali ini, polres menggelar deklarasi pemilu damai tahun 2019 dengan berbalut Focus Group Discussion (FGD), Selasa (2/10/2018).

FGD itu diikuti oleh Forkopimda, Komisioner KPU Kota Madiun, Komisioner Bawaslu Kota Madiun, Ketua Partai Politik dan Ketua Tim Kampanye.

Kapolres Madiun Kota, AKBP Nasrun Pasaribu mengajak kepada warga terutama para peserta FGD untuk selektif dalam menyebarkan berita. Sebab, saat ini banyak sekali beredar berita hoax, sehingga dia berharap bersama-sama tangkal hoax.

"Selalu cek kebenarannya sebelum dishare. Kemudian juga dipikirkan berita itu penting atau tidak, termasuk baik dan buruknya," kata AKBP Nasrun dalam sambutannya.

Bahkan, ia mengklaim saat ini di Kota Madiun, belum ada kasus UU ITE atau penyebar hoax. "Ini hebatnya masyarakat Kota Madiun tidak ada yang menyebar hoax," ujarnya.

Menurut Nasrun, deklarasi dan FGD kali ini untuk mengguyubkan calon legislatif dan tim kampanye capres-cawapres nomor urut 1 dan 2.

"Tujuan deklarasi ini untuk menjaga kedamaian dan kemananan. Boleh berbeda pendapat. Tapi ingat, kita NKRI, kita satu, saling menghargai," ujarnya.

Baca juga:
Operasi Pasar di Madiun, Gubernur Khofifah: Ringankan Beban dan Stabilkan Harga Bahan Pokok

Oleh Karena itu, ia mengajak kepada semua pihak untuk bekerjasama mengamankan pilkada 2019.

"Silahkan gunakan hak. Melaksanakan pesta demokrasi. Tanpa menyebar hoax, isu dan sara," ujarnya.

Sementara, Wali Kota Madiun Sugeng Rismayanti mengatakan pemilu 2019 merupakan pilar demokrasi bangsa yang sangat penting. Supaya tujuan itu bisa tercapai, maka harus berjalan dengan aman dan kondusif.

Ia juga menyampaikan bahwa perhelatan pilkada ini membutuhkan semua potensi yang dimiliki oleh TNI, Polri dan pemerintahan. Sebab, ini perhelatan yang sangat besar.

Baca juga:
Sentilan Pengamat Unair: Peran Ketum PSI Tidak Terlihat, Tak Seperti Parpol Lainnya

"Saya atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap Polres Madiun Kota yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan nanti kami juga akan melaksanakan kegiatan serupa," pungkasnya.

 

6T Pengelolaan Logistik di Pemilu 2024, Apa Itu?
Politik

6T Pengelolaan Logistik di Pemilu 2024, Apa Itu?

Miftahur Rozaq menegaskan bahwa pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 oleh KPU beserta jajarannya menekan pada 6T. Yakni, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya.