jatimnow.com - Efesiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat membuat program perbaikan infrasturtur jalan di Trenggalek terancam macet. Dinas PUPR Trenggalek harus memangkas alokasi anggaran hingga Rp 53 miliar.
Jumlah tersebut di luar dari anggaran perbaikan jalan yang telah disetujui pemerintah pusat pada rahun 2024 lalu. Namun anggaran tersebut tidak dapat terealiasai kerena kebijakan efesiensi ini.
Plt Kepala Dinas PUPR Trenggalek, Anjang Purwoko mengatakan, perbaikan jalan rusak di Trenggalek sebenarnya sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp28 miliar. Pembiayaan ini melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada 2024.
"Skema itu sudah disetujui, dan untuk pengerjaan jalan rusak daerah akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun anggaran tersebut tidak dapat terealisasi karena kebijakan efesiensi anggaran. Padahal sudah masuk tahapan lelang dan telah ada pemenang tendernya," ujar Anjang, Rabu (19/2/2025).
Pihak dinas telah memasukkan perbaikan jalan melalui pembiayaan APBD. Namun usaha ini kandas karena pada akhir 2024 terbit SE dari Kemendagri dan Kemenkeu, bahwa pemerintah daerah diharuskan untuk mencadangkan sebagian dana.
Baca juga:
Warga Wonanti Trenggalek Tanam Pohon Pisang Protes Jalan Rusak Belasan Tahun
"Otomatis, rencana perbaikan jalan tidak dapat dilakukan. Kebijakan ini berlaku seluruh nasional," terangnya.
Di sisi lain, Dinas PUPR juga terdampak penyesuaian anggaran sebesar Rp53 miliar. Kendatidemikian, Dinas PUPR Trenggalek akan berupaya agar program perbaikan jalan bisa terlaksana. Mereka akan melakukan koordinasi dengan tim TAPD untuk membahas masalah ini.
Baca juga:
DPRD Jember soal Pro Kontra Akses Jalan Truk Muatan Berat: Malam Boleh Lewat
"Kami akan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Karena target kami jalan yang rusak bisa ditembel sebelum Idul Fitri," pungkasnya.
