jatimnow.com – Aksi anarkis yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) malam membuat aktivitas kantor pemerintahan Kabupaten Kediri lumpuh. Massa membakar dan menjarah sejumlah fasilitas hingga menghanguskan gedung, arsip, serta aset milik pemerintah daerah.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyebut hampir seluruh bangunan di kompleks Pemkab Kediri tinggal menyisakan puing. Beberapa kendaraan yang terparkir di dalam kompleks juga ikut dibakar.
“Yang hancur bukan hanya gedung beserta isinya, tapi juga kami yang berkantor dan berumah di sini. Kantor ini rumah kedua kami, tempat semua kebijakan untuk Kabupaten Kediri diputuskan. Maka hari ini saya harus katakan, aktivitas pemerintahan lumpuh,” tegas Dhito saat konferensi pers, Minggu (31/8/2025) sore.
Setidaknya belasan kantor instansi terdampak, termasuk ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda. Sedangkan Kantor OPD yang hangus antara lain Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, BPKAD, Disnaker, Bappeda, Prokopim, serta sejumlah bagian di Sekretariat Daerah seperti Tata Pemerintahan, Umum, Kesra, Perencanaan Keuangan, Organisasi, Pembangunan, Hukum, dan Perekonomian.
Dhito menambahkan, sejumlah data penting ikut hilang, mulai dari arsip bantuan organisasi masyarakat, data kepegawaian, hingga pemetaan aset Pemkab.
“Selebihnya masih kami inventarisir,” ujarnya.
Selain gedung Pemkab, aksi massa juga menyasar Museum Bagawanta Bhari, Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu kompleks, serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta.
Baca juga:
Mbak Vinanda Bersama Forkopimda Plus Komitmen Jaga Keamanan Kota Kediri
Meski begitu, Dhito menegaskan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintah telah menyiapkan langkah darurat, termasuk pemindahan lokasi kerja ke gedung-gedung milik Pemkab yang tidak terdampak, seperti museum dan beberapa OPD lain.
“Dari sisi tempat, sarana prasarana, listrik, dan air memang terbatas karena sebagian besar aset habis. Tapi pelayanan publik, khususnya kesehatan dan administrasi kependudukan, akan tetap berjalan,” ungkapnya.
ASN yang tidak bertugas di bidang pelayanan publik diperbolehkan bekerja dari rumah.
“Untuk yang sifatnya tidak pelayanan publik, maka diizinkan work from home,” tambahnya.
Baca juga:
Polisi Tangkap 123 Perusuh di Kediri, Pelajar dan Santri dari Blitar hingga Mojokerto
Dalam kesempatan itu, Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kediri. Ia mengajak seluruh pihak menjaga kondusifitas agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya titip, mari kita jaga bersama Kabupaten Kediri. Kalau seluruh masyarakat ikut menjaga, saya yakin peristiwa semalam adalah yang pertama dan terakhir,” tandasnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama.
