jatimnow.com - Angka kematian akibat bencana dahsyat yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menembus angka memilukan.
Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 27 Desember 2025 mencatat 1.138 orang meninggal dunia, 163 jiwa dinyatakan hilang, dan hampir setengah juta warga terpaksa meringkuk di tenda pengungsian.
Lautan duka di tanah Sumatra ini memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Pengurus Pusat Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PP PMMBN) menilai ribuan nyawa yang melayang bukan sekadar statistik atau garis takdir semata.
Mereka menunjuk hidung kegagalan struktural pemerintah dalam menjaga kawasan hutan sebagai biang keladi bencana hidrometeorologi yang terus berulang.
"Bencana ini tidak bisa lagi kita pandang sebagai nasib atau fenomena cuaca ekstrem saja. Ini adalah alarm keras atas kegagalan pengelolaan alam yang terus terjadi," tegas Ketua Umum PP PMMBN, Derida A. Bil Haq, dalam Workshop Ekoteologi di Universitas Wahid Hasyim, Sabtu (27/12/2025).
PMMBN berusaha mendobrak pola pikir masyarakat yang seringkali pasrah menerima bencana sebagai kehendak Tuhan.
Melalui gerakan "Jihad Ekologis", organisasi ini mengajak publik menyadari bahwa perusakan hutan hulu yang memicu banjir bandang adalah dosa spiritual yang nyata. Kerusakan area resapan air dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa.
Derida menyebutkan bahwa membela negara di masa kini tidak melulu soal angkat senjata. Jalur pelestarian lingkungan yang berlandaskan nilai spiritualitas menjadi bentuk cinta tanah air yang paling relevan.
Mahasiswa didorong untuk tidak hanya saleh secara ritual di tempat ibadah, tetapi juga saleh secara sosial dengan menjaga ekosistem.
Baca juga:
Bencana Angin Kencang di Tulungagung Rusak Ratusan Rumah
"Kami ingin mahasiswa punya kepekaan ekologis sebagai bagian utuh dari iman. Tidak boleh berhenti pada ibadah di tempat suci saja," tambah Ni’am Azhari dari Bidang Kajian Strategis PP PMMBN.
Fakta di lapangan menunjukkan hampir 99 persen bencana sepanjang 2023-2024 didominasi oleh banjir dan tanah longsor.
Pembalakan liar di wilayah hulu dituding menjadi faktor utama yang melumpuhkan daya serap air. Pemerintah dianggap gagal mengawasi benteng pertahanan ekologis yang seharusnya melindungi rakyat dari hantaman air bah.
CEO CFS Environmental Institute, Akhmad Fauzan Hidayatullah, menjelaskan bahwa krisis lingkungan di Indonesia sebenarnya berakar pada krisis moral manusia.
Baca juga:
Tahun Akhir Berat di Sibolga,SPS Corporate Hadir Bantu Warga Mulai Kembali dari Nol
Pemikiran yang menganggap alam hanya sebagai objek eksploitasi harus segera dikoreksi jika tidak ingin melihat angka kematian terus bertambah setiap tahunnya.
"Kita harus berani mengoreksi pemikiran yang menganggap alam hanya objek untuk dikuras. Krisis ekologi ini sesungguhnya adalah krisis iman. Manusia harus kembali pada amanah aslinya sebagai pelestari bumi," kata Fauzan.
Sebagai tindak lanjut, PMMBN tengah merumuskan draf rekomendasi kebijakan yang akan disodorkan kepada pemerintah.
Forum ini berkomitmen mengawal isu lingkungan secara berkelanjutan, memastikan bahwa suara dari tenda-tenda darurat di Aceh dan Sumatra membuahkan perubahan kebijakan yang nyata bagi perlindungan alam Indonesia.
