gugatan

Frasa Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinilai kurang jelas.

Warga NU ini menilai SK no.370/2024 tentang Pengesahan PCNU Kabupaten Blitar yang keluarkan oleh PBNU cacat hukum.

"Proses pencalonan Prabowo dan Gibran dinyatakan berada dalam status quo dan tidak memiliki akibat hukum yang mengikat," tuntut Taufik.

Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Abdul Aziz menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti prosesnya.

Putusan itu masuk dalam salah satu poin yang dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam gugatan Partai Prima terhadap KPU.

Pemkab Bojonegoro digugat, lantaran diduga menyerobot lahan milik warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk yang di atasnya dibangun rumah potong hewan (RPH).

Somasi dilayangkan pada Subandi menyusul turunnya putusan MA yang dimenangkan Darmiati Tansilong pada Juli 2022.

Kasus sudah masuk ke meja hijau dan rencananya disidangkan pada Senin depan.