Berdasarkan laporan LHKPN, kekayaan ADP yang diduga memangku seorang wanita berambut pirang, meningkat Rp500 juta dalam satu tahun.
LHKPN
Berita dan Informasi LHKPN Terkini - jatimnow.com
![15 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Dibekuk saat Kabur ke Bali, Membuka Mata Batin 15 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Dibekuk saat Kabur ke Bali, Membuka Mata Batin](https://jatimnow.com/po-content/thumbs/202303/kepala-bkpsdm-ponorogo-andi-susetyo.jpg)
15 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Dibekuk saat Kabur ke Bali, Membuka Mata Batin
Berita ini menjadi pilihan pembaca pada Kamis (23/3/2023) kemarin.
![15 Pejabat Pemkab Ponorogo Belum Lapor LHKPN, Sanksi Menanti 15 Pejabat Pemkab Ponorogo Belum Lapor LHKPN, Sanksi Menanti](https://jatimnow.com/po-content/thumbs/202303/kepala-bkpsdm-ponorogo-andi-susetyo.jpg)
15 Pejabat Pemkab Ponorogo Belum Lapor LHKPN, Sanksi Menanti
Kepala BKPSDM Ponorogo Andi Susetyo gelah menyiapkan sanksi apabila ada ASN yang belum menyetorkan kekayaan ke LHKPN.
![Viral Bea Cukai Pasuruan, Yuk Intip Harta Kekayaan Kepala Kantornya Viral Bea Cukai Pasuruan, Yuk Intip Harta Kekayaan Kepala Kantornya](https://jatimnow.com/po-content/thumbs/202303/img_20230315_071437.jpg)
Viral Bea Cukai Pasuruan, Yuk Intip Harta Kekayaan Kepala Kantornya
Berapa sih harta kekayaan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Hannan Budiharto?
![bankjatim Salah Satu Perusahaan yang Aktif Cegah Korupsi bankjatim Salah Satu Perusahaan yang Aktif Cegah Korupsi](https://jatimnow.com/po-content/thumbs/202212/busrul-iman.jpg)
bankjatim Salah Satu Perusahaan yang Aktif Cegah Korupsi
Peran aktif bankjatim Tbk dalam pemberantasan korupsi mendapat anugerah dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka HAKORDIA
![KPK Periksa Harta Kekayaan 37 Penyelenggara Negara di Jatim KPK Periksa Harta Kekayaan 37 Penyelenggara Negara di Jatim](https://jatimnow.com/po-content/thumbs/KPK_periksa_harta_kekayaan_penyelenggara_negara_di_Jatim_1.jpg)
KPK Periksa Harta Kekayaan 37 Penyelenggara Negara di Jatim
37 penyelenggara di Jatim yang dicek harta kekayaannya oleh KPK itu terdiri dari beberapa bupati, sekretaris daerah (sekda) hingga kepala dinas.