Pemkab Sidoarjo

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko menyebut, persoalan itu sebenarnya sudah dibahas bersama Dinas PUBMSDA setempat.

"Kami disurati Dinas LHK. Isinya selama Agustus-September 2022 tidak boleh memakai Alun-alun sidoarjo karena ada penilaian Adipura," kata Ketua Dekesda, Ali.

Pemkab Sidoarjo menargetkan 10 hari kedepan upaya pengerjaan atau perbaikan yang dilakukan oleh pihak manajemen Persebaya selesai dilakukan.

"Terpaksa harus bekerjasama dengan banyak pihak untuk menampung, baik yayasan di luar maupun UPT-nya provinsi," kata Plt Kadinsos Sidoarjo, Misbah.

Setelah memeriksa beberapa saksi tambahan dan dua penyedia barang, pihaknya segera akan menetapkan siapa saja yang terlibat dalam lingkaran dugaan korupsi itu.

Muhdhor menyebut, ada dua jenis seragam yang masuk dalam pengadaan dan diduga menyalahi aturan perundang-undangan.

"Tidak ada halangan, karena sebelumnya warga juga sudah diberi ganti untung. Jadi kami tinggal menyisir dan memperlancar perobohannya saja,” terang Wiwid.

"Kita kesal lantaran telah dipingpong oleh pihak DLHK Sidoarjo. Kita menuntut pengolahan TPST dibagi 50-50 persen," kata perwakilan KPS, Sandy.