Pemkab Tulungagung

Kegiatan ini menelan biaya hingga Rp300 juta. Pembiayaannya diambilkan dari APBD 2023.

Peta kerawanan tersebut menjadi landasan untuk semakin meningkatkan langkah antisipasi, selama tahapan Pemilu berlangsung.

"Memang sesuai arahan dari Kemendagri bahwa pada 2023 harus segera menandatangani kesepakatan NPHD. Dan kami bersama KPU dan Bawaslu sudah menyepakati anggaran untuk Pilkada 2024," ujar Heru.

Anggota tim BPK wilayah Jawa Timur dikerahkan untuk memindahkan prasasti ini. Proses pemindahan dilakukan secara manual dan berhati-hati, karena adanya beberapa retakan pada prasasti.

Hampir 95 persen paket ditawar peserta lelang. Seluruh kendaraan roda dua dan tiga sudah habis terlelang. Sedangkan untuk mobil menyisakan 3 unit saja.

Langkah tegas itu diambil mengingat pemerintah sudah memberikan kelonggaran dan pendekatan secara persuasif, tetapi tidak direspon.

"Total ada 10 paket, kalau ditaksir minimal kita mendapat PAD sebesar Rp70 juta di lelang tahap pertama ini," tutur Aris.

Para warga meminta pihak DPRD Tulungagung membantu memperjuangkan harga ganti rugi agar bisa ditambah minimal sesuai dengan harga pasar.