Pemkab Tulungagung

Langkah tegas itu diambil mengingat pemerintah sudah memberikan kelonggaran dan pendekatan secara persuasif, tetapi tidak direspon.

"Total ada 10 paket, kalau ditaksir minimal kita mendapat PAD sebesar Rp70 juta di lelang tahap pertama ini," tutur Aris.

Para warga meminta pihak DPRD Tulungagung membantu memperjuangkan harga ganti rugi agar bisa ditambah minimal sesuai dengan harga pasar.

Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat adminitrasi yang telah ditetapkan. Sementara formasi yang tersedia untuk kelompok disabilitas juga tidak terisi.

"Aset yang belum tersertifikasi mencapai 574 bidang. Tapi 480 aset sudah kami ajukan sertifikasi kepada BPN," ujar Galih.

Dian mencontohkan di tahun 2022, target sebesar Rp350 miliar, malah melampaui target senilai Rp571 miliar. Nominal tersebut di atas target yang ditentukan oleh nasional.

Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, mengatakan telah berkoordinasi dengan KPK terkait proses hibah 7 aset tersebut.

"Heru Suseno saya pribadi kurang tahu. Tapi kalau wajah lama di pemerintahan mungkin pernah bertemu saat rapat koordinasi," terang Maryoto.