Pemkot Surabaya

Banner Machfud-Arifin dicopot Satpol PP setelah terpasang 7 jam. Sedangkan baliho Eri-Armudji yang terpasang sekitar 7 hari tak ditertibkan.

Wakil Ketua Gerindra Jatim, Abdul Malik menyebut, ASN pemkot yang tidak berani melawan ketidakbenaran, maka sangat naif, tidak bermoral dan tidak berilmu.

Wakil DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti juga menyebut bahwa dana untuk Kampung Tangguh justru dicairkan pemkot bersamaan dengan jalannya tahapan pilwali.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud mendesak pemkot bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mentertibkan alat peraga kampanye (APK).

Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) mewarning Pemkot Surabaya agar tidak mempolitisir dana kelurahan.

Dana kelurahan yang nilainya Rp 63 Miliar diminta untuk dibatalkan karena penyusunannya dinilai menyalahi Perwali Surabaya Nomor 68 Tahun 2019.

Dana kelurahan sebesar Rp 63 miliar itu dianggarkan di tahun 2020. Kebetulan tahun ini bertepatan dengan tahun Pilwali Surabaya

"Lanjutannya itu kan evaluasi. Dari evaluasi itu, (pentas seni) tidak dilanjutkan," kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol, Johnny Eddison Isir.