PN Surabaya

Penahanan yang dilakukan di Rutan Medaeng, untuk memudahkan proses hukum yang dijalani tersangka.

Terdakwa dugaan KDRT itu, menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengesampingkan asas equality before the law atau asas persamaan di hadapan hukum.

"Menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Dwi Vibbi dan Ikhsan Fatriana," tegas hakim yang akrab disapa Ginting di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (7/7/2022)

“Berdasarkan yang disampaikan oleh JPU, ini hanya kelaziman, dan tidak ada dasar hukumnya," ujar penasihat hukum Itong, Mulyadi.

"Kesimpulan eksepsi kami adalah meminta dakwaan dibatalkan dan majelis hakim bisa memerintahkan JPU untuk mengeluarkan Itong Isnaeni dari penjara," ujar Mulyadi

Agus Sonhaji menegaskan pihaknya tak berwenang mengesahkan perkawinan beda agama, melainkan penetapan dari pengadilan.

"Sesuai aturan perundangan, permohonan bisa diajukan oleh pasangan beda agama dari agama apa pun yang sah dan diakui di Indonesia, bukan agama tertentu saja."

"Karena gelaran online ini menurut kami tidak bisa membuka peristiwa hukum yang terjadi,” jelas Mulyadi di Pengadilan Tipikor Surabaya.